Peluncuran Defend ID, Sebuah Ikhtiar demi Kemandirian
Bertempat di markas besar PT. PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Rabu (20/40) resmi meluncurkan Holding BUMN Industri Pertahanan yang dinamakan dengan Defense Industry Indonesia “Defend ID”.
Defend ID saat ini beranggotakan lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan, yang meliputi PT. LEN Industri yang memiliki peran sebagai induk holding, PT. Pindad (Persero), PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL Indonesia (Persero) serta PT. Dahana.
Melalui peresmian Defend ID, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia perlu dengan segera membangun kemandirian industri pertahanan, mendorong kemajuan industri pertahanan dalam negeri dikatakan harus dilakukan untuk mempersiapkannya menghadapi era persaingan baru serta mempu memenuhi kebutuhan pertahanan pokok untuk menjaga kedaulatan negara. Lebih lanjut, Presiden RI tersebut juga menuturkan bahwa kemandirian industri pertahanan harus diwujudkan secara bersama-sama.
Presiden Joko Widodo, menjanjikan bahwa Defend ID akan menjadi top lima puluh perusahaan pertahanan dunia, presiden juga mengharapkan adanya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia dengan komponen-komponen asing.
“….menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan (alpahankam) kita, gol nya ke sana” pungkas presiden Joko Widodo.
Menurut presiden Jokowi, sekitar 41% muatan TKDN dalam produk-produk pertahanan Indonesia yang sudah dicapai saat ini, bisa ditingkatkan menjadi 100%. Harapan Presiden diamini oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam kesempatan yang sama Menteri Pertahanan RI tersebut menyebutkan bahwa tingkat komponen dalam negeri akan ditingkatkan hingga 50%, dan Defend ID juga diharapkan dapat menjadi industri 50 terbesar di dunia di sektor pertahanan pada tahun 2024.
Acara peluncuran holding BUMN industri pertahanan, turut diisi oleh beberapa kegiatan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di antara lembaga kementerian dan para pelaku industri pertahanan nasional dan internasional, kegiatan lain yang turut diselenggarakan tersebut melipuit
- Penandatanganan MoU di antara Kementerian pertahanan RI dan Kementerian BUMN terkait dukungan BUMN Industri Pertahanan untuk kemandirian alat, peralatan pertahanan dan keamanan (Alpahankam)
- Penandatangan kontrak kerjasama di antara Kementerian Pertahanan RI dengan sejumlah stakeholder industri pertahanan yang tergabung dalam Defend ID, kontrak kerjasama yang ditandatangani meliputi pengadaan 13 unit radar Ground–Controlled Interception (GCI) dan pendukungnya oleh PT. LEN Industri. Kontrak pengadaan amunisi kaliber kecil dengan PT. Pindad (Persero), serta kontrak MRO modernisasi sebanyak 12 unit pesawat C-130 dengan PT. Dirgantara Indonesia.
- Kesepakatan MRO dan peningkatan kemampuan serta modernisasi 41 kapal perang TNI-AL oleh PT. PAL Indonesia dan Kementerian Pertahanan dengan nilai mencapai US$ 1,1 miliar.
- Penandatanganan Head of Agreements (HoA) tentang teknologi elektronika pertahanan untuk pembentukan JV, Global Supply Chain dan Industri Radar Nasional di antara PT. LEN Industri dengan Thales Internasional SAS, Prancis.
- Penandatanganan Global Strategic Partnership untuk produksi bersama Armoured Amphibious Assault Vehicle “ZAHA” di antara PT. Pindad dan FNSS Turki
- Peluncuran Kapal Cepat Rudal 60M
- Peresmian pabrik Elemented Detonator milik PT. Dahana
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut dengan positif peluncuran Defend ID oleh presiden Joko Widodo, menurutnya Defend ID merupakan komitmen presiden untuk membangun kemandirian industri pertahanan nasional. Mentri BUMN meminta seluruh perusahaan industri pertahanan yang tergabung dalam Defend ID untuk mulai menyiapkan langkah strategis, sekaligus mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota. Lebih lanjut, PT. LEN Industri menurut Menteri Erick Thohir memiliki peran besar untuk merealisasikan integrasi dengan tiga matra TNI.
Pemersatuan sejumlah BUMN Industri Pertahanan dalam Defend ID adalah bentuk dari usaha Indonesia untuk mewujudkan terciptanya kemandirian Industri Pertahanan. Namun, perlu diingat bahwa di era saat ini mewujudkan kemandirian alutsista hingga mencapai angka 100% adalah sesuatu yang hampir mustahil, disebabkan oleh adanya perangkat-perangkat atau teknologi yang hanya dikuasai oleh negara-negara tertentu dan harus didatangkan secara import, namun Indonesia dapat berupaya untuk meningkatkan kandungan muatan lokal hingga mencapai setidaknya lebih dari 60% dari keseluruhan komponen alutsista yang dibangun.
Mewujudkan visi besar menjadikan Defend ID masuk sebagai top 50 pada sektor pertahanan di dunia serta mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional memang merupakan sebuah keniscayaan yang patut dikejar oleh Indonesia, sehingga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap altusista import. Meski begitu, perlu diingat bahwa mewujudkan sebuah kemandirian memerlukan waktu yang lama dengan biaya yang tidak murah. Selain meningkatkan potensi pasar dalam lingkup nasional maupun internasional, perlu adanya peningkatan dan pengkajian lebih komprehensif dalam bidang penelitian dan pengembangan (Research and Development) untuk teknologi maupun platform alpahankam tertentu oleh seluruh anggota holding. Defend ID dapat menjadi sebuah harapan untuk mengejar cita-cita Indonesia untuk sebuah kemandirian, namun hal ini tentu perlu dibarengi oleh kemauan serta tekad yang kuat oleh seluruh stakeholder terkait.