Kemandirian Diatas Segalanya?

Setelah gonjang ganjing permberitaan dan ‘perang’ pendapat di media tentang Main Battle Tank Leopard. Nampaknya media kedepan akan diwarnai dengan gonjang-ganjing UAV (Unmanned Aerial Vehicle) yang konon katanya akan berasal dari Israel. Pada kasus MBT, 2 alasan utama dikemukakan pihak yang kontra, yang pertama adalah ketidakcocokan MBT terhadap kondisi geografis Indonesia, yang kedua adalah “Kenapa tidak kembangkan sendiri?” Banyak alasan telah dikemukakan untuk mengcounter kedua pendapat ini, terutama masalah kondisi geografis dan masih jauhnya industri dalam negeri dalam memproduksi MBT sendiri (Seperti dikemukakan Dirut PINDAD, kemampuannya belum sampai ke membuat tank sekelas Leopard). Kontra-kontra alasan tersebut akhirnya meluluhkan kerasnya pendirian Komisi 1 DPR menolak Leopard.

Untuk kasus UAV, alasannya tetap 2, disini alasan yang digunakan adalah pertama Prejudice terhadap negara pembuatnya, yang kedua adalah “Kenapa tidak kembangkan sendiri?”. Untuk masalah prejudice, seperti kita ketahui memang ada ‘kebencian’ terhadap Israel yang berkembang di publik Indonesia dikarenakan alasan Palestina. Sebagian anggota Komisi 1 DPR pun terang-terangan menolak karena asalnya dari Israel. Hubungan Indonesia-Israel bisa dibilang unik, jika kita flashback ke operasi Alpha ( A-4 Skyhawk dari Israel), pembelian beberapa alutsista dari Israel, upgrade beberapa Alutsista TNI, bahkan penjualan spare part pesawat tempur ketika kita diembargo Amerika. Di satu sisi, tidak ada hubungan diplomatik secara resmi. Alasan kedua adalah “Kenapa tidak kembangkan sendiri?” Memang harus kita akui, di Indonesia tidak sedikit riset tentang Unmanned Aerial Vehicle, dan sayangnya beberapa nampaknya kurang mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Bahkan ada periset UAV yang berkarya di negeri jiran Malaysia, yaitu pak Endri Rachman. Tapi sebelum sepenuhnya menunjuk kesalahan ke suatu pihak, mari kita lihat requirementnya. Dari beberapa pernyataan dari pihak TNI di media, didapat beberapa poin penting spesifikasi teknis (spektek) yang menjadi User requirement TNI. Diantaranya, Kemampuan patroli (loitering time) selama 20-23 jam, kemampuan beroperasi di ketinggian medium (sekitar 15.000 kaki), kemampuan beroperasi segala cuaca, dan kemampuan gotong senjata (need to be confirmed later). Pertanyaannya, sudahkah riset UAV di Indonesia mencapai level itu?

Inilah dilema yang menyertai setiap pembelian alutsista dari luar negeri, kita tidak boleh menafikan, kemandirian dibidang pertahanan memang hal yang mutlak harus diperjuangkan mengingat kita mempunyai pengalaman pahit terkena embargo. Tapi ada baiknya kita kembali berkaca dan introspeksi, siapkah industri kita? Mungkin contoh VAB dan Anoa bisa menjadi pengalaman berharga, bagaimana kondisi Pindad yang ternyata makin pesat dan mampu menghasilkan Anoa setelah pembelian VAB ‘bekas’. Mungkin kondisi pindad akan berbeda jika dulu kita tidak membeli sejumlah VAB ready stock dari Prancis. Saya mencontohkan VAB dan Anoa karena kita menghadapi kasus yang hampir mirip dalam UAV ini. Di satu sisi ada kebutuhan yang memang sesegera mungkin dipenuhi, disatu sisi kemandirian pertahanan juga mutlak harus diperjuangkan.

Mengapa kita kadang memaksakan salah satu hal diatas segalanya, mungkin kita bisa menganalogikan kemandirian vs kebutuhan seperti gun vs butter. Jika kita bisa mengembangkan keduanya secara beriringan, mengapa harus memihak salah satu? Selain itu, kita juga harus melihat dari sisi stakeholder, pengadaan merupakan urusan Badan Ranahan Kemhan dan riset dibawah balitbang Kemhan, meskipun sama sama dibawah kemhan, patut kita ketahui kedua badan ini memiliki anggaran yang mandiri satu sama lain, jadi memindahkan anggaran pengadaan ke riset alutsista tidaklah semudah membalik telapak tangan, karena melibatkan mekanisme yang harus berhadapan dengan undang-undang dan produk hukum lain.

Maka dari itu, jikalau memang pengadaan suatu alutsista merupakan sebuah kebutuhan mendesak, saya pribadi berpendapat, ya tidak masalah beli dari luar (dari manapun itu) asalkan ada jaminan memajukan teknologi Pertahanan, kelancaran spare part, dan tidak adanya embargo (Seperti diatur dalam Permen tentang Tata Cara Pengadaan Alutsista di Lingkungan TNI). Selain jaminan tersebut, alangkah baiknya jika balitbang kemhan mengalokasikan dana untuk riset UAV agar mencapai level requirement TNI, dengan dibantu teknologi yang diperoleh dari UAV yang kita beli dari luar negeri. Untuk kasus UAV Israel, patut dicatat beberapa negara (Turki, Russia, dan Eropa) mengembangkan UAV dengan asistensi Israel, atau menggunakan basis UAV Israel dalam membuat Indigenous UAV-nya.

Melihat beberapa alinea diatas, alangkah baiknya jika kemandirian dan kebutuhan bisa berjalan secara beriringan. Jikalau kebutuhan lebih mendesak, maka penuhilah segera dengan catatan kalau beli dari luar harus mendukung riset kemandirian teknologi. Janganlah salah satu pihak bersikap egois dan menempatkan salah satu diatas segalanya. Jikalau begitu, pada akhirnya prajurit TNI dan kedaulatan Indonesia lah yang akan menjadi korban karena ketidaksesuaian alutsista dengan kebutuhan atau embargo senjata.

Untuk kasus asal alutsista dari Israel, alangkah baiknya kita mendahulukan kebutuhan bangsa dan negara diatas segalanya dan menyingkirkan kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai insan NKRI, bukankah sudah kewajiban kita mendahulukan kedaulatan negara? Meskipun pada akhirnya kita masih bisa bekerjasama dengan negara lain (Turki, Russia, Eropa dengan EADSnya), tetapi dari ketiga negara tersebut pun basisnya menggunakan teknologi Israel. Pada akhirnya, apapun nanti yang terpilih, semoga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan tidak menjadi obyek politik. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan mampu mendukung majunya riset UAV sesuai requirement TNI. Disini diperlukan sinergi antara Badan Ranahan Kemhan dan Balitbang Kemhan dalam merumuskan kontrak dan roadmap UAV terbaik untuk kebutuhan Negara.