Menyikapi Pembukaan Kantor OPM di Inggris

Beberapa hari terakhir publik Indonesia dihebohkan dengan berita pembukaan kantor Free West Papua Campaign (FWPC) yang merupakan salah satu pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri dan berbasis di Kota Oxford, Inggris pada Rabu (1/5/2013) yang dihadiri oleh walikota Oxford Mohammed Niaz Abbasi, anggota parlemen Inggris, Andrew Smith dan mantan walikota Oxford, Elise Benjamin. Pembukaan kantor tersebut, apalagi dihadiri oleh seorang walikota, mantan walikota dan anggota parlemen Inggris cukup membuat kaget publik Indonesia, mengingat hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris sedang dalam kondisi “sangat mesra” dibandingkan pada masa orde baru ataupun pada awal reformasi. Hal tersebut terlihat dari pemberian gelar Ksatria Salib Agung atau dikenal dengan Knight Grand Cross in the Order of the Bath oleh Ratu Inggris Elizabeth II kepada Presiden Republik Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kunjungan kenegaraan pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2012 yang menjadi kunjungan kenegaraan pertama presiden Indonesia ke Inggris sejak tahun 1979.

Menanggapi pembukaan kantor OPM tersebut pemerintah Indonesia melalui kementrian luar negeri memang langsung bereaksi dengan memanggil duta besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning dan menyampaikan protes keras dan keberatan yang mendalam terhadap pembukaan kantor OPM tersebut pada senin (6/5/2013) yang lalu. Atas protes keras pemerintah Indonesia tersebut, duta besar Canning mengatakan bahwa kedatangan walikota Oxford dalam pembukaan kantor FWPC tersebut tidak mencerminkan kebijakan pemerintah Inggris atas masalah Papua, dan kembali menegaskan bahwa Inggris tetap mendukung integritas teritorial Indonesia. Walau mendapat jaminan dari duta besar Canning, kejadian ini seharusnya menjadi evaluasi penting terhadap kebijakan luar negeri dan diplomasi pemerintah Republik Indonesia khususnya terkait isu separatisme dan keutuhan wilayah sehingga tidak ada lagi wilayah NKRI yang lepas setelah lepasnya pulau sipadan dan ligitan ke Malaysia.

Sahabat Tak Selamanya Bersahabat

Pembukaan kantor FWPC di Oxford Inggris setidaknya dapat menjadi bukti bahwa tidak semua Negara yang menjadi sahabat Indonesia pasti selalu bersahabat. Hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Inggris tercatat pernah mengalami beberapa kali masa pasang surut, pada awal kemerdekaan pejuang Indonesia sempat bertempur melawan tentara Inggris di Surabaya, saat konfrontasi dwikora tentara Indonesia pun kembali berhadapan dengan tentara Gurkha dan SAS Inggris yang membantu Malaysia di belantara hutan kalimantan, dan pada saat awal-awal reformasi pemerintah Inggris juga sempat memberlakukan embargo militer terhadap pemerintah Indonesia sebagai hukuman atas tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur yang berakibat terpuruknya kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh TNI, bahkan ketika kekuatan tersebut sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara saat diberlakukannya darurat militer di Aceh pada tahun 2003 silam.
Pembukaan kantor FWPC di Oxford, Inggris harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah, terlebih duta besar Canning walaupun menyatakan menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian sama seperti provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, namun juga menyatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. Pernyataan tersebut secara tidak langsung memberikan isyarat bahwa pemerintah Inggris menerapkan standar ganda dalam memandang Papua. Hal tersebut dibuktikan dengan kunjungan mendadak duta besar Canning pada bulan September 2012 ke Papua yang dilakukan tanpa menggunakan jalur diplomatik seperti yang dilakukan oleh kedutaan besar Negara lain jika ingin mengunjungi wilayah-wilayah di Indonesia.

Membangun kerjasama yang erat dengan Negara sahabat memang sangatlah penting, khususnya dalam menghadapi percaturan politik global, namun tetap waspada terhadap standar ganda yang diterapkan oleh Negara sahabat yang tidak selalu bersahabat juga sangatlah penting, karena dalam prakteknya ada beberapa Negara sahabat yang secara formal mendukung keutuhan wilayah NKRI namun disisi lain Negara tersebut membiarkan organisasi-organisasi yang melakukan propaganda-propaganda dengan kedok demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk merongrong keutuhan wilayah NKRI. Indonesia sebenarnya tidak perlu gusar dengan manuver Benny Wenda dan tokoh-tokoh FWPC, walikota Oxford dan politisi Inggris dengan pembukaan kantor tersebut, karena menurut hukum internasional Papua adalah wilayah yang sah NKRI. Namun, permasalahan Papua sudah saatnya ditanggapi secara serius dan tidak dianggap secara sepele oleh para diplomat dan pemerintah Indonesia, dengan gencarnya pemberitaan dan propaganda-proganda tentang pelanggaran HAM dan terjadinya pembantaian etnis (genocide) di tanah Papua melalui berbagai media online yang di lakukan oleh FWPC, LSM-LSM, dan organisasi pendukung OPM didalam dan diluar negeri, maka bukan tidak mungkin masyarakat Internasional akan terhasut opini dan mendukung OPM, karena satu-satunya alasan yang dapat menggugat atau memerdekakan Papua dari NKRI adalah adanya pelanggaran HAM dan pembantaian etnis (genocide) terhadap masyarakat Papua. Selain mempertegas diplomasi, sudah seharusnya pemerintah Indonesia harus membuktikan sebaliknya dengan membangun Papua secara adil dan merata, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan mendekatkan akses ekonomi sehingga Papua dapat tumbuh dan berkembang seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia.

…