Catatan 2012 : Akuntabilitas VS Keamanan Informasi Alutsista TNI

“If you do not know others and do not know yourself, you will be in danger in every single battle.” Sun Tzu – Art of War

Setiap rencana pembelian Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) sering kali berunjung pada perdebatan sengit antara pemerintah (dalam hal ini kementrian pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terkadang dengan LSM-LSM yang menyatakan diri penggiat HAM dengan alasan yang beragam, dari ketakutan untuk alutsista tersebut akan digunakan melawan rakyat sendiri, transparasi anggaran sampai dengan butuh atau tidak butuhnya membangun kekuatan TNI. Kondisi ini sebenarnya sungguh disayangkan jika melihat ketertinggalan peralatan militer Indonesia dibandingkan dengan Negara lain dikawasan ASEAN, setiap peremajaan selalu berbuntut panjang dan kadang sangking panjangnya berpotensi mengorbankan keamanan informasi dari alutsista yang akan diadakan tersebut, padahal seharusnya Pemerintah dan DPR dapat duduk bersama dalam satu forum untuk membahas segala permasalahan yang biasa disebut Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Kejadian yang cukup menarik dalam tahun 2012 adalah tentang dugaan mark-up dalam pengadaan 6 unit pesawat tempur Sukhoi dari Rusia untuk melengkapi 10 unit yang sudah dimiliki TNI Angkatan Udara. Berita tentang mark-up tersebut pertama kali dilontarkan oleh anggota komisi 1 DPR RI yang menerima informasi dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diantaranya Imparsial, KONTRAS dan IPW. Dugaan tersebut secara resmi telah dilaporkan koalisi LSM tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 20 maret 2012 yang lalu namun sampai sekarang belum ada perkembangan apakah sudah ditindaklanjuti oleh KPK. Dalam laporannya, koalisi LSM menyoal tentang pengadaan enam unit Sukhoi jenis Su-30 MK2 dari Rusia senilai USD 470 juta yang diklaim dilakukan melalu proses Government to Government (G to G) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia yang menurut koalisi LSM terdapat indikasi mark up dimana harga satu unit pesawat tempur Sukhoi berdasarkan data dari Kementrian Pertahanan dipatok seharga USD 54,8 juta, apabila yang dibeli leh pemerintah adalah enam unit, maka uang yang dikeluarkan pemerintah sebesar seharusnya USD 328,8 juta, sehingga terdapat selisih USD 141,2 juta dari nilai awal. Selain itu, jika mengacu pada harga jual pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 yang dikeluarkan oleh Rosoboronexport sebagai lembaga resmi pengekspor persenjataan buatan Rusia, maka harga satu unitnya berkisar USD 60 juta hingga USD 70 juta. Jadi menurut mereka, semahal-mahalnya total anggaran yang dikeluarkan Negara untuk pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 tersebut adalah USD 420 juta sehingga jika dibandingkan dengan anggara yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertahanan maka terdapat selisih USD 50 juta. (www.jpnn.com,21/03/2012)

Formasi Pesawat Tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara (Sumber : VIVAnews/Adri Irianto)

Transparasi dan akuntabilitas memang sudah seharusnya menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan dalam setiap pengadaan barang ataupun jasa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dalam kasus tersebut ada beberapa hal yang menurut pendapat penulis menjadi catatan, yaitu:

1. Dugaan mark-up dalam pengadaan 6 unit pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 pertama kali dilontarkan oleh salah seorang anggota Komisi 1 DPR kepada media yang didasarkan informasi dari koalisi LSM sebelum memanggil pihak terkait yaitu pemerintah (dalam hal ini kementrian pertahanan, mabes TNI dan Mabes TNI AU). Hal ini terasa cukup aneh karena Komisi 1 yang merupakan rekan kerja Kementrian Pertahanan dan TNI tidak menggunakan media Rapat Dengar Pendapat (RDP), padahal salah satu fungsi RDP adalah untuk membahas permasalahan-permasalahan seputar pertahanan Negara. Akibat pernyataan anggota komisi 1 DPR tersebut di media massa, hampir setiap hari diberitakan dugaan mark-up tersebut.
   
2. Untuk menjawab dugaan tersebut, baru dilaksanakan rapat antara kementrian pertahanan dan mabes TNI dengan Komisi I DPR pada hari senin tanggal 26 maret 2012, dimana dalam rapat itu akhirnya terpublis data alokasi rincian harga pengadaan Sukhoi dengan pendukungnya versi Kementrian Pertahanan sebagai berikut (kompas,26/03/2012): 6 unit pesawat senilai 54.800.000 dollar AS: 328.800.000 dollar AS, 12 unit engines AL-31F series 23 senilai 6.490.000 dollar AS: 77.880.000 dollar AS, Spare parts, tools, ground maintenance: 35.147.464 dollar AS, Removable Role Equipment: 19.056.000 dollar AS, Spare Parts for Removable Role Equipment : 1.026.223 dollar AS, Pyrotecnical Means: 136.512 dollar AS, Aircrew Equipment: 1.838.800 dollar AS, Training 10 pilot dan 35-50 teknisi: 6.115.000 dollar AS. Total: 469.999.999 dollar AS.
   
3. Berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bab V Informasi yang dikecualikan pasal 17 ayat c poin 3 dikatakan bahwa salah satu informasi yang dikecualikan untuk dipublish secara bebas adalah jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya. Jika berdasarkan aturan UU tersebut, maka seharusnya informasi yang menyangkut rincian alutsista tidak di publis oleh kementrian pertahanan apalagi didalamnya ada sejumlah komponen pendukung vital pesawat Sukhoi Su-30MK2 semisal jumlah mesin. Sebagai seorang awam yang hanya bermodal searching di internet, penulis dapat memperkirakan masa operasional pesawat sukhoi yang nantinya dibeli berdasarkan informasi tersebut. Jika setiap mesin AL-31F series mempunyai umur sekitar 2000 jam maka pesawat sukhoi tersebut akan bisa terbang minimal 2000 dikalikan jumlah mesin pesawat, sehingga perkiraan data operasional pesawat dapat dihitung hanya dengan melihat pesawat tersebut mengudara. Bukankah data tersebut yang seharusnya menjadi rahasia dan tidak dipublis secara bebas, sehingga jika memang komisi 1 DPR merasa ada yang janggal dengan pengadaan tersebut dan ingin mengetahui secara detail, maka seharusnya bisa dilakukan RDP secara tertutup sehingga kebocoran informasi alutsista dapat ditekan sekecil mungkin.
   
4. Melihat semakin seringnya permasalahan dalam setiap pembelian alutsista untuk TNI oleh kementrian pertahanan, seharusnya pemerintah (dalam hal ini kementrian pertahanan, mabes TNI dan Mabes Angkatan) dapat mengambil hikmah dengan menjelaskan secara detail setiap proses pengadaan alutsista kepada anggota dewan, sehingga mereka dapat memahami bahasa teknis yang sering tidak dijelaskan. Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi seharusnya menerapkan sense of security terhadap segala sesuatu yang dibahasnya. Sebagai mitra kerja sekaligus pengawas dari kementrian pertahanan, mabes TNI dan mabes Angkatan seharusnya dapat mendahulukan komunikasi melalui RDP sebelum melontarkan penyataan di media. Jika kita sedikit membandingkan fungsi parlemen sejenis di Amerika Serikat yang dikenal sebagai United States Senate Committee on Armed Services yang kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan komisi 1 DPR RI, setiap urusan yang berkaitan dengan pertahanan akan didiskusikan secara tertutup dan akan dipublish setelah didiskusikan, sehingga secara teknis keamanan informasi yang menyangkut pertahanan dapat dijaga.
   

Sebagai Negara demokratis, setiap kebijakan memang harus disosialisasikan dan di publikasikan secara luas untuk memenuhi aspek akuntabilitas dan transparasi. Namun, seyogyanya dalam publikasi tersebut tetap menerapkan sense of security serta berdasarkan kajian efek yang diakibatkan dari publikasi informasi tersebut. Sehingga tidak ada anggapan bahwa kebocoran informasi penting bahkan rahasia dikarenakan Negara lain yang lebih maju dan mempunyai peralatan canggih sehingga pasti mengetahui semua rahasia dan informasi di Negeri ini, karena pada prakteknya banyak informasi yang beredar karena dibocorkan sendiri baik secara sengaja atau tidak sengaja oleh warga Negara ataupun para penjabat publik yang seharusnya melindungi informasi tersebut.