Sebuah Klise, Gap Ekonomi Anggaran Pertahanan
Kecenderungan perkembangan lingstra dalam postur Negara saat ini mengarah kepada beberapa isu global maupun regional dimana dalam permasalahan global terdapat beberapa hal yang menyebabkan pentingnya kekuatan pertahanan Negara demi tercapainya kepentingan dan tujuan nasional bangsa Indonesia, antara lain: kelangkaan energi seperti minyak bumi dan gas alam dimana setiap Negara baik dalam bidang industri maupun pertahanan sektor migas ini adalah termasuk dalam unsur utama untuk keberlangsungan dan berjalannya sistem; kejahatan transnasional seperti human trafficking, penyelundupan senjata hingga isu terorisme pun menjadi masalah serius dalam lingkungan global dunia; serta tak kalah pentingnya adalah permasalahan bencana alam baik gempa bumi, tsunami maupun kebakaran hutan juga menjadi isu global yang dapat menyebabkan stabilitas nasional memerlukan pertahanan yang kuat.
Di atas telah dikatakan selain isu global terdapat pula permasalahan regional yang berpotensi menjadi ancaman baik militer maupun nirmiliter seperti, konflik internal dan eksternal yang diakibatkan dari memanasnya iklim keamanan maritim baik tentang keamanan bersama regional untuk memberantas pembajakan di laut maupun isu perbatasan di perairan kawasan; serta konflik yang disebabkan oleh situasi penguasaan ruang udara yang juga dapat menyebabkan sebuah ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam tulisan ini, saya sedikit telah memberikan gambaran sebagai pendahuluan bahwa ancaman baik militer atau nirmiliter sudah berada di depan mata sehingga perlu adanya analisa tentang anggaran pertahanan demi mencapai target pencapaian minimum essential forces TNI sebagai sebuah kebijakan yang diambil pemerintah dengan pembagian masa antara 2009-2014; 2015-2019; dan 2020-2024. Dalam kurun waktu menjelang tahap pertama selesai tentunya telah dapat dilihat pula bahwa beberapa alat utama sistem persenjataan TNI yang dipesan dari luar negeri sudah mulai berdatangan, untuk itu dalam tulisan ini saya mencoba memberikan pandangan yang bersifat umum mengenai permasalahan anggaran tentang beberapa kekuatan baru tersebut agar minimum essential forces yang diharapkan dapat disegerakan menjadi optimum essential forces.
Dengan iklim gegap gempita menanti peralatan baru yang canggih tersebut muncul pertanyaan klise yang selalu hadir sepanjang masa jika kita berbicara tentang perkuatan alutsista TNI. Masalah anggaran, sudah pasti selalu hadir dalam setiap kajian maupun analisa yang membahas tentang pertahanan. Dalam tabel kurva yang tercantum dibawah[1], dapat kita lihat walaupun mulai tahun 2000 hingga 2011 terdapat peningkatan yang signifikan terhadap anggaran militer Indonesia, namun gap ekonomi mengenai anggaran tersebut tetap sangat besar dibandingkan pengajuan kebutuhan anggaran yang disampaikan kepada DPR RI. Sebagai contoh, pada tahun 2011 pihak Kementerian pertahanan maupun TNI telah mengajukan $ 13.68 billion, akan tetapi realisasi yang terjadi anggaran yang di lepas leh DPR hanya sejumlah $ 5.75 Billion.
Gap ekonomi yang terjadi pada anggaran pertahanan ini bukan hanya menyebabkan kurang efektifnya operasional TNI sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun juga telah menyebabkan ketidakseimbangan strategi yang telah direncanakan terhadap pelaksanaan dari renstra pertahanan Republik Indonesia. Belum lagi jika dibandingan dengan Negara-negara di Asia Pasifik ternyata anggaran pertahanan Indonesia adalah yang terkecil dihitung dari prosentasi PDB masing-masing Negara. Indonesia hanya tercatat memiliki rata-rata anggaran sebesar $4.72 Billion yang sangat jauh jika dibandingkan dengan China, Korea Selatan, Australia dan Jepang. Bahkan jika dibandingkan Singapura yang mana Negara tersebut hanya seluas kota Jakarta akan tetapi memiliki anggaran sebesar $8.34 Billion atau hampir dua kali lipat Indonesia[2].
Menyadari betapa pentingnya menjaga kedaulatan NKRI yang merupakan Negara maritim dengan garis pantai yang sangat panjang. Dapat dibayangkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 5 bagian pulau besar serta beberapa wilayah kepulauan seperti Bintan, Bangka serta Maluku. Sedangkan pertahanan yang menjadi andalannya sangat kurang memadai baik terutama dari segi jumlah kekuatan udara dan laut dimana sebuah Negara kepulauan yang berbasis maritim seharusnya memiliki kemampuan total defence yang mencakup batas terluar Negara yakni hingga zona ekonomi eksklusif. Memang beberapa sumber telah mengatakan bahwa dari target pencapaian minimum essential forces itu sendiri telah mencapai angka 40% dari 30% yang ditergetkan pada tahu 2014. Namun, harapannya keberhasilan tersebut akan jauh lebih optimal jika pengadaan dapat lebih dipercepat lagi dengan adanya dukungan anggaran dengan memperkecil gap anggaran seperti yang kita lihat pada tabel kurva di atas. Sebuah contoh, melihat dari kekuatan pertahanan udara dalam hal ini adalah skadron pesawat tempur TNI AU, dimana pulau seluas Kalimantan yang berbatasan langsung dengan daratan Malaysia Timur hanya di lindungi oleh satu Skadron Udara saja, walaupun dalam rencana strategis akan ada penambahan satu Skadron UAV dirasakan masih cukup kurang dalam segi penindakan. Mungkin dengan adanya Skadron pesawat Sukhoi di Makasar kemungkinan mampu ikut membantu perkuatan di Pulau Kalimantan, akan tetapi hal tersebut menjadi akan simalakama karena Indonesia bagian timur akan semakin “bolong” pertahanan udaranya. Pesawat tempur tersebut diharapkan dapat melakukan pertahanan udara dalam bentuk pertahanan keluar hingga batas zona ekonomi ekslusif Indonesia dari pantai terluar. Jika kita semakin melihat kearah pasifik, maka akan terasa semakin lemah pertahanan NKRI kita, karena besar harapannya ada tiga atau empat Skadron Udara tempur yang ditempatkan di Papua sehingga dapat melindungi perbatasan Indonesia dengan pasifik hingga kearah utara maupun selatan. Sedangkan untuk pulau sumatera sendiri yang notabene memiliki banyak objek vital nasional berupa kekayaan alam yang melimpah juga hanya memiliki kekuatan pertahanan udara pesawat tempur satu Skadron saja, walaupun ada perencanaan untuk pengadaan satu Skadron udara F -16, dirasakan belum cukup untuk melindungi Pulau Sumatera secara keseluruhan mengingat Pulau Sumatera bersinggungan langsung dengan samudera Indonesia dengan India; Selat Malaka antara Indonesia, Malaysia dan Singapura; serta di Utara berbatasan dengan Pulau Andaman (India) dan Thailand.
Melihat Kondisi di atas, maka seharusnya akan timbul niat dan keseriusan parlemen di Indonesia untuk dapat memperkecil gap ekonomi yang terjadi terhadap anggaran pertahanan Negara. Masalah klise anggaran pun juga harus disertai pula dengan niat baik untuk menghapus korupsi seluas-luasnya. Memang, peralatan perang canggih tidaklah murah, bahkan beresiko membuat habisnya kantong kas Negara, akan tetapi dengan kerjasama militer yang intensif tentunya akan memberikan banyak kemudahan-kemudahan didalam memperoleh alutsista yang canggih. Kemandirian alutsista pun dapat menjadi sebuah investasi pertahanan dikemudian hari. Ibaratnya, walaupun pasti akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit akan tetapi menggunakan anggaran seoptimal mungkin menuju kemandirian alutsista tentunya akan menguntungkan Indonesia di kemudian hari dengan menghilangkan ketergantungan terhadap industri militer luar negeri. Bebas embargo serta lebih percaya diri dalam berdiplomasi dengan Negara-negara asing di kawasan maupun internasional.
Kedepan, harapannya anggaran Negara untuk belanja militer dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Yang perlu dingat adalah, untuk mencapai target minimum saja kita masih sangat kekurangan, sehingga dengan anggaran yang tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu akan dapat menyegerakan target minimum menuju tingkat optimal bagi pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan berwibawa.
kenapa ya anggaran TNI apabila minta ke parlemen kok di Cut nya malah banyak sekali apakah ada “tangan-tangan politik” yang mengintervensi didalamnya ?
saya melihatnya ini cara parlemen memainkan politiknya kepada TNI
Gak berani menjawabnya kalo cm berdasarkan perkiraan Vip…tp yg jelas gap ekonomi anggaran pertahanan tersebut sangat lebaaarrr dan besaaaarr…
Di bukunya Amarulla Octavian “Militer dan Globalisasi”, berdasarkan analisis yg dipublikasikan, Indonesia masuk urutan ke-18 kekuatan militer dunia, data dianalisis berdasarkan 45 faktor yg melakukan “penilaian berdasarkan gelar statis alutsista termasuk kapabilitas darat,laut dan udara”, sehingga memposisikan Indonesia di peringkat puncak di antara negara ASEAN yg lain. Namun jika melihat data yg disajikan The World Bank, Indonesia cuma menganggarkan 0,7% GDP utk belanja militer, dibanding dengan Malaysia yg 1,6% dan New Zealand 1,1%. Jadi anggaran militer Indonesia memang sangat kecil dibanding dgn yg lainnya. Kenapa jadi urutan ke-18 paling kuat di dunia? karena Kuantitasnya emang paling banyak dibanding negara lain, tapi yg jarang disadari anggaran militer terlalu banyak terserap utk belanja pegawai/tentara kita banyak. Kenapa udah tau gitu kok ngerekrut tentara selalu banyak (tiap tahun lebih dari 1000 personel direkrut utk masuk TNI)? karena TNI masih dianggap cara paling popular untuk menampung pekerja usia produktif.
Parlemen tentunya banyak sekali pertimbangan utk membagi anggaran negara supaya optimal. Nah, semoga konsep pak SBY “Zero Growth” di tubuh TNI akan memangkas belanja pegawai,shingga bukan hanya lebih mampu utk membeli alutsista tapi juga prajurit yg sudah ada bisa lebih sejahtera.
Benar pak Taufik. Data yg mengatakan Indonesia berada dalam peringkat militer 18 tersebut dinilai dari segi kuantitas dan juga individual skill saja…tidak termasuk peralatan sistem senjatanya. Zero growth di tubuh AURI s3bagai contohnya dimana kebutuhan personel awak udara yg disesuaikan dengan penambahan skadron udara pun kemungkinan akan diambil dari double personel yg ada di tiap2 skadud sehingga automaticaly akan menyebarkan personel di satuan2 baru yg akhirnya akan mengerucut ke atas…
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
saya pernah membahas di situs militer dari anak2 indonesia, sudah saya sampaikan indonesia setidak2nya perlu 25-35 skuadron pesawat tempur, yang dalam pengadaannya dapat dilakukan variasi dan kombinasi dalam penempatan pesawat2 tempur shg yg satu diback up oleh pswt tempur yg lainnya, misalnya disumatera krn berbatas dng singapura, dan malaysia serta berbatas dng laut sunda yg sering dilalui oleh kapal2 dagang dan militer asing diperlukan 6-7 skuadron pswt tempur, di kalimantan sendiri diperlukan 5 skuadron pesawat tempur, di sulawesi diperlukan 5 skuadron, di papua diperlukan 5 skuadron dng penempatan manokwari 1 skuadron, di sorong 1 skuadron, dijayapura 2 skuadron dan ditimika ditempatkan 1 skuadron, di halmahera ditempatkan 2 skuadron, di gorontalo ditempatkan 1,5 skuadron, di NTT ditempatkan 5 skuadron dng penempatan 1 skuadron di maumere, 1 skuadron di pulau alor-kalabahi, 1 skuadron di pulau rote (pulau roti) yang berbatas dng australia, dan 2 skuadron pswt tempur di Kupang, di NTB ditempatkan 4 skuadron dng posisi di sumbawa 1, 5 skuadron, dan sisanya ditempatkan di mataram, lalu dibali ditempatkan 2 skuadron, dijawa timur ditempatkan 7 skuadron dng rincian 2 skuadron di malang, 2 skuadron di madiun, dan 3 skuadron si surabaya, di yogyakarta ditempatkan 3 skuadron, di semarang ditempatkan 3 skuadron, di bandung ditempatkan 3 skuadron, di jakarta ditempatkan 4 skuadron, di pulau nipah dibangun perlengkapan pesawat tempur utk 10 unit, kemudian indonesia perlu ada 25-40 unit kapal selam, dengan berbagai variasi dari kapal selam kelas kilo, kapal selam BNV, Kapal selam scorpion, kapal selam rudal strategis kelas borey, kapal selam bertenaga nuklir, kapal selam kelas delta III, kapal selam typhoon, kapal selam delta III, mengadakan 400 kapal perusak, 700 kapal fregat, 800 kapal korvet, 1200 kapal cepat rudal dari berbagai ukuran, 400 kapal jelajah, 500 kapal penyapu ranjau, 400 LPD, 700 Kapal Angkut Tank, 500 Kapal Angkut Amphibi serbu, mengadakan 800 MBT, mengadakan 1500 tank medium, mengadakan 800 pantsyr,mengadakan 600 unit BUK M2E Missile system, mengadakan 400 baterai S 300 yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia, mengadakan 6 skuadron pesawat angkut, mengadakan 12 skuadron heli serang, mengadakan 16 skuadron UAV yang dipersenjatai, mengadakan 600 unit kapal siluman, mengadakan 60-80 unit pesawat peringatan dini, mengadakan 7 skuadron pesawat pengebom, mengadakan 16 skuadron heli angkut, mengadakan heli anti kapal selam dan kapal permukaan serta anti tank sebanyak 400 unit untuk TNI A.L., mengadakan 2000 unit perluncur rudal juveline dan 200.000 unit rudal, mengadakan 400 unit pesawat amphibi yang dipersenjatai, mengadakan 2000-2500 tank amphibi, mengadakan 8 skuadron super tucano, merekrut dan membentuk pasukan anti cyber war sebanyak 400.000 personil disebar ke armada laut, darat dan udara, merekrut tenaga medis dan dokter sebanyak 100.000 personil, membentuk pasukan wajib militer sebanyak 45 batalion, dan komponen cadangan sebanyak 200.000-400.000 personil setahun, mengadakan leopard, dan jembatan medis,
Ideal memang begitu mas…kenyataan berkata lain…salah satu jalannya yg harus diselesaikan menuju ideal tsb adalah penyelesaian gap ekonomi anggaran pertahanan….