Kode Etik

KODE ETIK
LEMBAGA KAJIAN PERTAHANAN UNTUK KEDAULATAN NKRI “KERIS”

Pengertian

Kode, mempunyai arti sebagai tanda/sinyal untuk suatu tujuan tertentu, atau suatu cara untuk melakukan transformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Etik, merupakan bentuk perbuatan dari etika yang juga disebut sebagai etis. Sedangkan etika sendiri berasal dari bahasa yunani ethikos atau ethos yang memiliki arti adat, kebiasaan, atau praktek. Perilaku etis (sebagian kalangan menyebut etik) menyangkut perbuatan dalam kerangka baik dan benar.

Kode etik berarti pedoman, aturan, atau norma yang berlaku dalam suatu lembaga yang tersusun secara sistematis untuk mengatur perilaku para anggotanya.

Kode Etik Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” mengatur tentang :

I. INDIVIDU ANGGOTA

  1. Setiap individu diwajibkan mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara sesuai dengan visi dan misi Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” .
  2. Setiap anggota dilarang melakukan perbuatan melawan hukum, dilarang oleh agama, serta norma yang berlaku di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung bisa berdampak pada nama baik Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS”.
  3. Setiap anggota Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” tidak diperbolehkan membawa konflik yang menyangkut individu dan/atau organisasi lain menjadi masalah organisasi.
  4. Jika terjadi konflik yang bersifat pribadi atau antar anggota Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” harus diselesaikan secepatnya dan tidak boleh mengganggu kegiatan Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS”.
  5. Jika belum terselesaikan dan berdampak pada Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS”, maka Pengurus Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” berhak melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun hasil keputusan tersebut harus dipatuhi oleh yang bersengketa.
  6. Setiap anggota Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” tidak dibenarkan menyebarluaskan berbagai informasi yang menyangkut keamanan dan keselamatan NKRI.Setiap individu wajib membekali diri dengan pengetahuan untuk mewujudkan sadar akan pentingnya pertahanan sebagai salah satu kebutuhan mutlak demi keberlangsungan NKRI.
  7. Setiap Individu dilarang memaksakan kehendak atau pendapat dan hal-hal yang sedang atau ingin untuk dibahas dalam pertemuan Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS”, baik dalam bentuk tekanan fisik maupun psikis.
  8. Setiap anggota Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” dilarang menyalahgunakan nama Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” untuk tujuan pribadi maupun golongan yang dapat merugikan nama baik Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” .
  9. Setiap anggota Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” dilarang membuka identitas individu ataupun anggota lain dalam setiap forum online.

II. ORGANISASI

  1. Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” selalu berusaha untuk mewujudkan kesadaran anggotanya dan masyarakatn pada umumnya akan pentingnya pertahanan sebagai salah satu kebutuhan mutlak demi keberlangsungan NKRI sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi.
  2. Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” diperbolehkan untuk bekerja sama dengan institusi manapun, sejauh tidak merugikan Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” dan sesuai dengan visi dan misi Organisasi.
  3. Kerjasama saling menguntungkan antara Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” dengan pihak lain harus mengedepankan persamaan dan kesejajaran. Kerjasama tersebut harus menjaga independensi Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” dari kepentingan dan pengaruh pihak lain.
  4. Kode Etik ini berlaku bagi anggota Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI “KERIS” untuk aktif di dunia maya (On Line) dan aktif di dunia nyata (Common Life/Off Line).

Kode etik ini mengatur tentang apa-apa yang dilarang dan diwajibkan, sehingga apa-apa yang tidak tercantum adalah boleh.

Adapun hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dengan kesepakatan bersama.