Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia Di Kawasan ASEAN Dalam mendukung Diplomasi Pertahanan
Stabilitas kawasan merupakan kepentingan bersama bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara. Terjaganya stabilitas kawasan akan memberikan keuntungan bagi semua negara kawasan, baik dari aspek politik, ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan senantiasa berupaya menjaga stabilitas keamanan yang telah dinikmati pasca Perang Dingin. Bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara, stabilitas keamanan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Kawasan Asia Tenggara kini menghadapi tantangan terhadap stabilitas kawasan dalam beragam sumber, satu di antaranya adalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Pemerintah China berharap Amerika Serikat dan Filipina dapat lebih berkontribusi dalam menciptakan situasi yang kondusif di kawasan khususnya di Laut China Selatan.
Diplomasi pertahanan ditujukan untuk saling memperkuat confidence building measure (CBM) dan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan. Melalui diplomasi pertahanan akan dapat mendukung upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Diplomasi pertahanan saat ini menjadi bagian yang penting dalam hubungan strategis di kawasan. Oleh Karena itu diperlukan kerjasama antar negara kawasan dalam hal sinkronisasi kebijakan masalah kerjasama pertahanan antar negara. Untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan bisa diawali dengan kerja sama pertahanan dan keamanan antar negara di kawasan, serta dimasa depan diplomasi pertahanan akan semakin penting untuk meningkatan stabilitas dan keamanan dalam lingkup regional maupun internasional.
Kondisi Kerjasama Pertahanan Indonesia di Asean
Kerjasama pertahanan Indonesia yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan memiliki cakupan pada CBM, preventive diplomacy dan conflict resolution [1]. Hal itu menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan Indonesia tidak ditujukan untuk menghadapi satu atau beberapa negara tertentu yang dianggap sebagai lawan, akan tetapi ditujukan untuk menjaga stabilitas kawasan. Sebab isu-isu CBM, preventive diplomacy dan conflict resolution pada dasarnya sangat terkait dengan stabilitas kawasan.
-
Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Operasi. Kerjasama operasi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam hal ini TNI dengan negara-negara lain masih relatif terbatas. Sampai saat ini, kerjasama operasi yang terjalin mencakup Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia di Selat Malaka, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Singapura di Selat Singapura, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi, Patroli Terkoordinasi Indonesia-India di Laut Andaman dan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Australia di Laut Arafuru [2]. Pada tingkat Angkatan Bersenjata, kerjasama pertahanan multilateral yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia mencakup patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran intelijen dan pemeliharaan perdamaian. Untuk patroli terkoordinasi, sejauh ini yang bersifat multilateral adalah The Malacca Straits Security Patrol. Adapun pertukaran intelijen telah pula dilaksanakan secara multilateral, misalnya pertukaran intelijen keamanan maritim lewat Information Fusion Center di mana Indonesia juga terlibat di dalamnya. Sedangkan kerjasama pemeliharaan perdamaian adalah partisipasi Indonesia dalam beberapa misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk dalam UNIFIL Maritime Task Force. Dengan adanya kantor PMPP yang berada di sentul menunjukkan bahwa peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamain dunia lewat pasukan PBB dapat diwujudkan baik dalam lingkup kawasan maupun dalam lingkup Internasional.
-
Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Latihan. Indonesia sejak lama telah menggagas dan melaksanakan latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata negara-negara lain. Kalau di masa lalu kerjasama latihan bersama yang dilaksanakan oleh Indonesia lebih diutamakan pada latihan bersama dengan satu negara, sejak beberapa tahun silam Indonesia sudah terlibat aktif dalam latihan bersama beberapa negara. Latihan bersama dilaksanakan oleh ketiga matra TNI dengan mitra masing-masing seperti pada lampiran II (Macam Latihan Bilateral), misalnya Latma Indosin antara TNI Angkatan Laut dengan Republic of Singapore Navy, Elang Thainesia antara TNI Angkatan Udara dengan Royal Thai Air Force dan Darsasa Malindo antara TNI dengan Tentera Diraja Malaysia. Adapun latihan bersama beberapa negara yang telah diikuti oleh TNI seperti Cobra Gold, Kakadu dan RIMPAC. Latihan rutin antara TNI dengan Australian Defence Force (ADF) pada ketiga matra seperti New Horizon dan Rajawali Ausindo, Latihan CARAT antara TNI AL dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, Latihan Darsasa Malindo antara Indonesia-Malaysia, Passex dan lain sebagainya adalah beberapa latihan antar negara yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan negara-negara mitra [3].
-
Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pendidikan. Dibidang pendidikan, sejak lama Indonesia telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan militer. Dalam kerjasama itu, pada umumnya berlaku asas resiprokal di mana selain TNI mengirimkan perwira siswa untuk menempuh pendidikan militer di lembaga pendidikan negara mitra kerjasama, TNI juga menerima perwira siswa dari negara mitra itu guna mengikuti pendidikan militer di lembaga pendidikan TNI. Dewasa ini, sejumlah negara telah menjadi mitra Indonesia dalam kerjasama pendidikan militer, seperti Amerika Serikat, Australia, sebagian negara-negara ASEAN, Cina, India, Korea Selatan dan lain sebagainya. Terkait dengan kerjasama pendidikan itu, beberapa negara memberikan fasilitas pembiayaan khusus kepada Indonesia seperti International Military Education and Training (IMET) yang dibiayai oleh anggaran pertahanan Amerika Serikat [4]. Sebagaimana kerjasama pertahanan antar negara, pada tingkat internasional terbagi antara tingkat Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Untuk tingkat Kementerian Pertahanan, kerjasama pertahanan multilateral yang selama ini dilaksanakan oleh Indonesia mencakup ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM), ASEAN Defense Minister Meeting Plus (ADMM Plus) dan ASEAN Regional Forum (ARF). Baik dalam ADMM, ADMM Plus maupun ARF, selain terdapat forum untuk pertemuan tingkat Menteri dan pejabat senior, juga terdapat sejumlah kelompok kerja (working group) yang membahas isu-isu keamanan seperti keamanan maritim, humanitarian assistance and disaster relief (HADR), counter terrorism, pemeliharaan perdamaian dan lain sebagainya.
-
Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pengadaan Alutsista. Bentuk kerjasama pertahanan lainnya adalah pengadaan alutsista. Bila di masa lalu Indonesia dalam kerjasama ini lebih banyak sebagai negara penerima, kini Indonesia sudah pula menjadi negara pemberi/pengekspor alutsista. Pengadaan alutsista dewasa ini terjalin dengan Amerika Serikat, Belanda, Rusia, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya. Beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Filipina, Malaysia dan Pakistan pun sekarang telah menjadi penerima alutsista buatan Indonesia. Dewasa ini Indonesia memiliki kerjasama pertahanan hampir dengan semua negara di kawasan Asia Pasifik. Misalnya dengan Australia yang dipayungi oleh The Lombok Agreement, dengan Amerika Serikat yang mengacu pada Indonesia-United States Comprehensive Partnership dan dengan RRC yang dicakup dalam Indonesia-PRC Strategic Partnership [5].
-
Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Industri Pertahanan. Indonesia saat ini tengah berupaya untuk membangkitkan kembali industri pertahanan nasional yang mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi 1997. Untuk itu, Indonesia terus berupaya menjalin kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara yang sudah lebih dahulu maju di bidang ini, seperti Korea Selatan, Belanda, Australia, India dan lain sebagainya. Namun demikian, kerjasama yang diharapkan akan berkutat pada alih teknologi itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena kendala kebijakan maupun kesiapan teknis industri pertahanan itu sendiri. Pada kerjasama tingkat Kementerian Pertahanan, kerjasama bilateral mencakup dialog pertahanan pada tingkat Menteri dan pejabat senior, kelompok kerja (working group) atas isu tertentu yang disepakati, pengadaan alutsista, kerjasama industri pertahanan dan pertukaran kunjungan [6].
Permasalahan yang dihadapi.
-
Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pertahanan.
Menurunnya kualitas sumberdaya manusia pertahanan dalam melaksanakan diplomasi, bukan saja terkait dengan kemampuan penguasaan bahasa asing, tetapi mencakup pula bekal-bekal akademis dan pengetahuan-pengetahuan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan diplomasi pertahanan. Akibatnya, seringkali Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam diplomasi pertahanan karena masalah kualitas sumberdaya manusia tersebut. Disamping itu dengan adanya penurunan terhadap kualitas sumber daya manusia pertahanan berakibat masih adanya pandangan yang kurang tepat terhadap kerjasama pertahanan multilateral. -
Terbatasnya Kemampuan Alutsista Pertahanan. Kerjasama pertahanan yang dilaksanakan oleh Indonesia selama ini mencakup pula kerjasama di bidang operasi dan latihan. Untuk jenis kerjasama ini, keterlibatasan alutsista TNI merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun karena keterbatasan kemampuan unsur alutsista TNI yang dalam kondisi siap operasi dan bertempur, maka kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang operasi dan latihan dengan negara-negara lain belum optimal. Tidak jarang suatu unsur alutsista TNI yang tengah dalam kondisi siap operasi dan bertempur harus terlibat dalam rangkaian kegiatan operasi dan latihan dengan beberapa negara mitra secara berurutan.
-
Belum Adanya Evaluasi Kebijakan Diplomasi Pertahanan. Peningkatan diplomasi pertahanan dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh menguatnya kerjasama pertahanan antar negara guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi, termasuk ancaman non tradisional. Namun disayangkan, perkembangan demikian belum diikuti oleh kegiatan evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia.
Bentuk Kerjasama Pertahanan Yang Harus tercapai.
-
Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Operasi Lebih Luas. Kerjasama operasi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam hal ini TNI dengan negara-negara lain harus ditingkatkan cakupannya dan tidak terbatas pada negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Selain kerjasama operasi yang terjalin seperti Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia di Selat Malaka, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Singapura di Selat Singapura, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi, Patroli Terkoordinasi Indonesia-India di Laut Andaman dan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Australia di Laut Arafuru, Indonesia perlu memperluas kerjasama operasi di luar wilayah Indonesia dengan fokus pada keamanan non tradisional. Sebagai contoh, Indonesia dapat menggelar kerjasama operasi dengan Angkatan Laut Singapura, Malaysia dan Thailand dalam rangka menghadapi ancaman pembajakan di perairan Somalia.
-
Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Latihan Meningkat. Kerjasama pertahanan dalam bentuk latihan perlu ditingkatkan, khususnya latihan multilateral. Dalam hal ini, Indonesia sebaiknya bukan saja berpartisipasi aktif dalam latihan bersama multilateral seperti Cobra Gold, Kakadu dan RIMPAC, namun turut pula menggagas suatu latihan multilateral yang diselenggarakan di Indonesia. Dengan berperan sebagai penggagas dan tuan rumah latihan multilateral, Indonesia memiliki kesempatan untuk menentukan skenario latihan yang sesuai dengan kepentingan Indonesia sendiri. Adapun fase-fase dalam latihan multilateral itu bukan saja fase operasi militer perang, tetapi mencakup pula fase operasi militer selain perang. Sebagai contoh, salah satu skenario operasi militer selain perang adalah latihan HADR.
-
Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pendidikan Meningkat. Kerjasama pertahanan di bidang pendidikan perlu diperluas dengan cara memperluas mitra kerjasama sama. Indonesia sebaiknya memperjuangkan diperbesarnya kuota bagi perwira siswa untuk menempuh pendidikan militer di lembaga pendidikan negara mitra kerjasama seperti Amerika Serikat, Australia, sebagian negara-negara ASEAN, Cina, India, Korea Selatan dan lain sebagainya. Dengan penambahan kuota, diharapkan perwira TNI yang dikirimkan bukan saja untuk tingkat Sesko Angkatan, Sesko TNI atau setara dan Lemhannas atau setara, tetapi mencakup pula berbagai jenis kursus yang terkait dengan tataran taktis. Misalnya kursus peperangan kapal selam, kursus peperangan ranjau dan lainnya. Karena menganut asas resiprokal, sebagai konsekuensinya Indonesia harus siap pula menyediakan kursi bagi negara-negara mitra kerjasama bagi pengiriman perwira siswa mereka untuk kursus-kursus tertentu di lembaga pendidikan TNI.
-
Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pengadaan Alutsista Berimbang. Indonesia perlu meningkatkan kerjasama pertahanan dalam bentuk pengadaan alutsista dalam suatu neraca yang berimbang. Yang dimaksud dengan neraca berimbang yaitu terdapat perimbangan antara status Indonesia sebagai negara penerima alutsista dengan status Indonesia sebagai negara pengekspor alutsista. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan industri pertahanan nasional, produk-produk industri pertahanan tersebut hendaknya memiliki kualitas internasional sehingga mampu bersaing di pasar antar bangsa.
-
Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Industri Pertahanan Meningkat. Indonesia hendaknya meningkatkan intensitas kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara lain. Untuk itu, dibutuhkan pemantapan situasi di dalam negeri, dalam arti adanya suatu kebijakan nasional dan kemampuan industri pertahanan nasional yang kondusif bagi dilaksanakannya kerjasama tersebut. Kebijakan alih teknologi yang dicanangkan oleh pemerintah mesti didukung oleh kesiapan internal Indonesia sendiri. Selain itu, Indonesia perlu lebih banyak menggagas kerjasama desain, rancang bangun dan produksi bersama alutsista dengan negara-negara lain. Sebab model kerjasama demikian lebih memberikan peluang bagi terlaksananya kerjasama alih teknologi.
Upaya Upaya untuk meningkatkan kerjasama Pertahanan
-
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan menyusun suatu agenda rencana aksi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi. Seperti penerapan manajemen modern.
-
Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi.
-
Kementerian Pertahanan menyelenggarakan suatu jenjang pendidikan atau kursus yang diikuti oleh PNS terkait dan personel TNI yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi
-
Kementerian Pertahanan meningkatkan prasyarat dalam rekrutmen sumberdaya manusia, khususnya Pegawai Negeri Sipil dan mengadakan peningkatan profesionalisme.
-
Kementerian Pertahanan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertahanan negara lain guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi lewat kegiatan pelatihan, kursus dan lain sebagainya. Dimana kegiatan kegiatan tersebut harus sesuai dengan arah pembinaan politik luar negeri.
-
Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan mengirimkan personel-personel secara aktif untuk mengikuti berbagai forum regional dan international.
-
Kementerian Pertahanan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi.
-
Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI menyelenggarakan suatu kegiatan bersama secara rutin yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi.
-
Kementerian Pertahanan melakukan uji kompetensi secara rutin kepada personel Kementerian Pertahanan khususnya untuk menguji kecakapan mereka di bidang diplomasi.
-
Kementerian Pertahanan menyusun silabus mengenai pendidikan, pelatihan dan kursus di bidang diplomasi pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan menyediakan suatu beasiswa khusus di bidang diplomasi pertahanan yang dapat dimanfaatkan oleh personel TNI dan PNS Kementerian Pertahanan untuk belajar diplomasi di perguruan tinggi terkemuka di dalam dan luar negeri.
-
Kementerian Pertahanan membentuk suatu Pusat Pendidikan di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan yang khususnya menangani tentang diplomasi pertahanan.
-
Kementrian Pertahanan, Mabes TNI dan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia meningkatkan pola dan metode kerjasama
-
-
Meningkatkan Kemampuan Alutsista Pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas memastikan tersedianya alokasi dana bagi modernisasi kekuatan sesuai dengan MEF. Dengan berpedoman pada kebijakan tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara
-
Kementerian Pertahanan secara konsisten mengacu pada MEF sebagai panduan kegiatan modernisasi alutsista.
-
Kementerian Pertahanan secara proaktif mendorong TNI untuk senantiasa memperbarui daftar alutsista yang sudah saatnya untuk dimodernisasi.
-
Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memodernisasi alutsista pertahanan, baik melalui kegiatan pembelian alutsista, lisensi, imbal beli, co-production maupun offset.
-
Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian BUMN terus mendorong dan mengawasi pencapaian terhadap revitalisasi industri pertahanan seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
-
Kementerian Pertahanan mendorong Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif khusus bagi industri pertahanan nasional yang berkontribusi besar bagi modernisasi alutsista pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan BUMN industri pertahanan dalam rangka modernisasi alutsista pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN memfasilitasi kerjasama BUMN industri pertahanan dengan industri pertahanan asing dalam rangka mendukung modernisasi alutsista pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama untuk mempercepat modernisasi alutsista pertahanan melalui kerjasama di bidang teknik yang melibatkan BUMN industri pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri bekerjasama untuk mendorong realisasi sejumlah perjanjian antara Indonesia dengan negara-negara lain yang menyepakati kerjasama teknologi pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan meningkatkan peran dan tugas Sekjen memerlukan upaya yang dinamis dan proaktif guna dapat memastikan tuntutan tugas rutin, tugas perumusan kebijakan dan tugas dinamika lain yang diselenggarakan oleh Kemhan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna khususnya yang berhubungan dengan biro perencanaan.
-
-
Melaksanakan Evaluasi Kebijakan Diplomasi Pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan memasukkan agenda evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan sebagai bagian dari program kerjanya.
-
Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan evaluasi terhadap kebijakan diplomasi pertahanan yang selama ini berjalan.
-
Kementerian Pertahanan melibatkan kalangan masyarakat akademisi dari perguruan tinggi guna melaksanakan evaluasi terhadap diplomasi pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan menyusun suatu parameter yang terukur dalam melaksanakan evaluasi terhadap diplomasi pertahanan dan melaksanakan modifikasi metode anggaran.
-
Kementerian Pertahanan diberi kewenangan untuk menangani sepenuhnya urusan Atase Pertahanan yang selama ini berada di bawah BAIS TNI guna mengoptimalkan diplomasi pertahanan. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang Atase Pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan bersama dengan Mabes TNI, Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut dan Mabes TNI Angkatan Udara duduk bersama untuk mengevalusi internal Kemhan-TNI mengenai kerjasama pertahanan yang selama ini telah terjalin dengan negara-negara lain.
-
Kementerian Pertahanan menerbitkan Cetak Biru Diplomasi Pertahanan setelah melalui proses penyusunan yang melibatkan masukan semua pemangku kepentingan diplomasi pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan melakukan sosialisasi tentang diplomasi pertahanan kepada semua pemangku kepentingan secara rutin per tahun untuk mendapatkan masukan-masukan tentang pelaksanaan diplomasi pertahanan ke depan, meliputi:
-
Kementerian Pertahanan mendorong peran aktif dari lembaga-lembaga pemikiran (think tank) pertahanan dan keamanan di Indonesia agar lebih aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran alternatif terhadap pelaksanaan diplomasi pertahanan.
-
Kementerian Pertahanan mendorong pembentukan Pusat Diplomasi Pertahanan Nasional yang berada di bawah Kementerian Pertahanan sebagai wadah untuk mengembangkan pemikiran tentang diplomasi pertahanan Indonesia.
-
Kementrian Pertahanan mengoptimalkan peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) seperti: Propatria Institute, Pacivis UI, Ridep Institute, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) dalam evaluasi reformasi pertahanan khususnya pada materi materi:
-
Kementrian Pertahanan dan Mabes TNI mengadakan evaluasi pelaksanaan kerjasama pertahanan khususnya mengoptimalkan kerjasama bidang pertahanan diwilayah perbatasan sesuai dengan bidang sebagai berikut:
-
Kesimpulan
-
Indonesia sebagai salah satu negara kunci dalam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara harus senantiasa melakukan optimalisasi terhadap diplomasi pertahanan yang dilaksanakan agar selaras dengan ancaman dan tantangan yang berkembang. Terkait dengan hal tersebut, kerjasama pertahanan Indonesia hendaknya dapat memainkan peran lebih besar dan konstruktif di kawasan dalam rangka memproyeksikan kepentingan nasional. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah terobosan untuk mengoptimalkan diplomasi pertahanan, yakni melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertahanan, peningkatan kemampuan alutsista pertahanan dan terlaksananya evaluasi kebijakan pertahanan guna mendukung diplomasi pertahanan dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan. Terobosan tersebut harus dilaksanakan ketika kini atmosfir kerjasama pertahanan di kawasan lebih mengedepankan kerjasama pertahanan multilateral daripada kerjasama pertahanan bilateral belaka.
-
Guna mengoptimalkan kerjasama pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara, dibutuhkan adanya suatu pembenahan internal yang mengikat semua pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait itu menyangkut Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan TNI itu sendiri. Salah satu pembenahan internal yang dibutuhkan adalah terciptanya kesamaan persepsi menyangkut optimalisasi kerjasama pertahanan.
-
Secara internal antara Kementerian Pertahanan dan TNI seyogyanya ada suatu tinjauan berkala terhadap kebijakan kerjasama pertahanan. Sedangkan secara eksternal, Kementerian Pertahanan harus senantiasa menyelaraskan kebijakan kerjasama pertahanan sebagai bagian dari diplomasi pertahanan dengan kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Keselarasan kedua kebijakan itu secara makro akan meningkatkan kinerja diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas keamanan kawasan.
Saran.
-
Kementerian Pertahanan sebagai ujung tombak diplomasi pertahanan Indonesia sebaiknya menyusun suatu program kerja jangka menengah mengenai optimalisasi kerjasama pertahanan. Eksistensi program kerja itu dibutuhkan agar langkah-langkah yang ditempuh dalam diplomasi pertahanan tidak terkesan sekedar mengulang pola lama dan sebaliknya miskin terobosan baru yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Dalam optimalisasi tersebut, Kementerian Pertahanan melibatkan TNI untuk dimintai saran, masukan dan pendapatnya, mengingat TNI adalah salah satu aktor dalam implementasi diplomasi pertahanan. Dengan demikian, kontribusi kerjasama pertahanan dalam diplomasi pertahanan Indonesia akan lebih efektif dibandingkan sebelumnya dan akan berdampak positif terhadap stabilitas keamanan kawasan.
-
Kementrian Pertahanan dan Kementrian Luar Negeri sebagai Leading Sector diplomasi pertahanan hendaknya dalam setiap kerjasama pertahanan dalam bentuk operasi maupun latihan yang di gelar oleh TNI, mengikutkan perwakilan personelnya sebagai observer, Hal ini bertujuan untuk memudahkan evaluasi yang dilakukan bersama antara Mabes TNI, Kementrian Pertahanan dan Kementrian Luar Negeri.
-
Mabes TNI, Kementrian Pertahanan dan Kementrian Luar Negeri segera menggagas latihan multilateral di Indonesia setingkat Kakadu, RIMPAC atau Cobra Gold. Disamping untuk meningkatkan CBM serta meningkatkan daya saing dan daya tawar diplomasi pertahanan Indonesia juga akan meningkatkan devisa negara dan ekonomi masyarakat.
Demikian Penulisan ini saya buat dengan harapan bangsa ini memiliki pertahanan yang kuat yang akan mendukung diplomasi pertahanan dalam menjaga stabilitas kawasan, Sekali Layar Terkembang Pantang berbalik Haluan.
Referensi :
[1] http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/15/arf-experts-design-work-plan-preventive-diplomacy.html, diakses pada tanggal 1 April 2012 pukul 15.10 WIB [2] http://www.antaranews.com/print/1144140449/panglima-tni-kerjasama-militer-ri-australia-tetap-baik diakses pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00 WIB. [3] http://indonesiandefense.blogspot.com/2010/09/melihat-pertahanan-dan-kekuatan_04.html diakses pada tanggal 01 Juli 2012 Pukul 20.00 WIB [4] www.dpr.go.id/…/K1_kunjungan_Negara_Amerika diakses pada tanggal 29 Mei 2012 Pukul 22.00 WIB. [5] http://www.kemlu.go.id/sanfrancisco/Pages/News.aspx?IDP=5544&l diakses pada tanggal 4 Mei 2012 Pukul 17.30 WIB. [6] http://indonesiandefense.blogspot.com/2011_05_15_archive.html diakses pada tanggal 01 Juli 2012 pukul 19.30 WIB.
Tulisannya lengkap sekali mas..
semoga dengan adanya Upaya Upaya untuk meningkatkan kerjasama Pertahanan yaitu salah satunya dengan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertahanan & Meningkatkan Kemampuan Alutsista Pertahanan diharapkan bisa merubah paradigma diplomasi zero enemy dan diplomasi nota protes.
Karena seperti kita ketahui, ancaman disintregasi dan ancaman dari luar terhadap intregritas bangsa semakin menguat walaupun kita sering melakukan kerjasama pertahanan dengan tetangga, tapi aspek politis suatu bangsa dan cara pandang suatu bangsa sulit untuk kita tebak dikarenakan efek psikologis kita di masa lalu.
cmiiw
Tulisan inspiratif untuk visi kedepan…
Buku putih sebagai blue print arah kebijakan pertahanan kita kedepan semoga akan lebih to the point dan up to date thd arah tantangan dan ancaman kedepan akan peran kita dalam 1 tahun kedepan dihadapkan oleh konsep perdagangan bebas dan pertahanan bersama wilayah ASEAN.
Menarik untuk disimak bahwa kekuatan pertahanan merupakan alat utama dan efektif dalam sebuah kekuatan diplomasi.
Tulisan yang sangat lengkap dan menarik sekali Mas…
Militer tanpa Diplomasi tidak akan memenangkan peperangan yang sesungguhnya (memenangkan hati dari musuh), dan Diplomasi tanpa Kekuatan Militer dan Kekuatan Ekonomi tidak akan merubah apa-apa