Mewaspadai Petualangan Komunis dan Ideologinya di Indonesia

I. Pendahuluan

Tak terasa sudah 47 tahun bangsa ini mengenang tragedi kemanusiaan yang memakan korban jutaan jiwa manusia dimana peristiwa tersebut di awali dari terbunuhnya para jenderal TNI AD pada tanggal 30 September (G30S) 1965 yang kemudian di ikuti dengan pembunuhan massal  di berbagai daerah sebagai proses mengambil alih kekuasaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Suatu pengkhianatan yang amat sangat menyakitkan bagi bangsa Indonesia pada waktu itu dimana rakyat Indonesia tidak sedikit yang menjadi korban keganasan PKI dan simpatisannya. Peristiwa dimana para jenderal TNI AD terbunuh oleh kelompok petualang kotra revolusi kemudian dikenal dengan nama G30S/PKI.

Dalam G30S/PKI keterlibatan kelompok PKI sangat terlihat jelas bahkan bukti – bukti otentik yang dapat menunjukkan keterlibatan mereka sangat banyak dan tak terbantahkan. Sebaliknya keterlibatan Soeharto kala itu hingga saat ini masih belum bisa dibuktikan dan apa yang sedang di usahakan oleh para eks-PKI untuk menggiring Soeharto sebagai dalang/pelaku dibalik G30S/PKI dirasa sulit karena seluruhnya bersifat analogi, persepsi dan hanya analisa seseorang semata yang tentunya secara hukum sulit untuk di buktikan.

II. Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah salah satu partai yang pernah ada di Indonesia dan berhaluan komunis. Didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda bernama Henk Sneevliet dengan nama awal partainya yaitu Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang artinya Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Lambat laun seiring dengan semakin bertambahnya pengikut ISDV lama – lama partai ini menjadi gerakan yang bersifat radikal sehingga kerap melakukan tindakan yang bersifat melawan pemerintahannya sendiri (Belanda). Pada tahun 1924 Hank Sneevliet kemudian merubah nama ISDV menjadi Partai Komunis di Indonesia (PKI).

Tahun 1926, PKI yang sudah merasa memiliki performance dan didukung massa yang powerfull semakin berani melakukan tindakan – tindakan fisik hingga berujung pada pemberontakan melawan pemerintahan sah Belanda. Akan tetapi Belanda masih cukuplah kuat dan berhasil menghancurkan sel – sel pemberontakan yang di lakukan oleh PKI dan menjadikan PKI sebagai partai terlarang. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu semata – mata tidak ingin keselamatan Negara dan masyarakatnya terancam akibat kelihaian PKI yang selalu berupaya merongrong dan menciptakan permusuhan di antara mereka. Meski demikian, dilarangnya keberadaan PKI oleh pemerintahan Belanda tidak pernah menyurutkan PKI untuk terus melakukan konsolidasi melalui gerakan bawah tanah (diam – diam) sampai akhirnya PKI kembali kuat secara kuantitas.

III. Pengkhianatan PKI di Madiun 1948

Tanggal 18 September 1948, Dimana saat itu bangsa Indonesia sudah merdeka dan  sedang berseteru dengan Belanda baik secara politik maupun militer tiba – tiba di kejutkan oleh aksi penyerbuan yang dilakukan oleh PKI Moeso dengan kekuatannya menyerang Markas Besar Pertahanan Jawa Timur,Sub Teritorial Komando Madiun, Depo Batalyon Korp Polisi Militer dan Asrama Politik Negara sekaligus melucuti persenjataan Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan Tentara Geni Pelajar (TGP). Pemberontakan tersebut bertujuan untuk membentuk Negara baru bernama Republik Soviet Indonesia (RSI) yang berhaluan komunis sehingga membuat Soekarno pada masa itu marah besar karena merasa di “tikam” dan di khianati disaat bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan dari tekanan Belanda yang secara militer memiliki kekuatan yang besar dan lengkap.

Selama di Madiun PKI melakukan pembantaian besar – besaran terhadap orang yang di anggapnya berseberangan. Selain itu berbagai macam aksi sabotase, terror serta mengadu domba kekuatan bersenjata kerap di lakukan PKI. Tentu ini adalah suatu situasi yang sulit bagi perjuangan bangsa Indonesia dimana TNI bersama seluruh laskar pejuang Indonesia sedang memusatkan perhatiannya untuk menghadapi Belanda. ”Pilih Sukarno – Hatta atau Muso dengan PKI-nya” suara Sukarno di perdengarkan lewat radio untuk seluruh rakyat Indonesia yang terhasut dengan Ideologi PKI. Sukarno tidak menyangka PKI telah melakukan pengkhianatan besar terhadap bangsanya sendiri.

PKI dalam aksinya tidak pandang bulu, banyak para tokoh masyarakat, pejabat daerah, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang di anggapnya sebagai musuh telah di bunuhnya. Melihat kekejaman PKI yang tidak mengenal peri kemanusiaan serta membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang ada maka Panglima Besar Soedirman segera mengambil keputusan cepat yaitu memerintahkan Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk melakukan penumpasan terhadap kekuatan PKI beserta simpatisannya yang semakin membahayakan.

Saat melakukan razia dan penggeledahan di rumah salah satu tokoh PKI Amir Syarifudin pada tanggal 21 September 1948 TNI berhasil mengamankan sebuah dokumen penting dari kamarnya yang berisi :

“Pasukan yang ada di bawah atau yang pro PKI di tarik dari medan pertempuran (garis demarkasi) dan ditempatkan di daerah – daerah yang dianggap PKI strategis. Daerah Madiun akan dijadikan daerah gerilya untuk melanjutkan perjuangan “oplang termijn” dan daerah Solo dijadikan “wild west” agar perhatian umum selalu tertuju kesana.selain itu disamping tentara “resmi” akan didirikan juga tentara illegal juga pemogokan – pemogokan umum dan tindakan – tindakan kekerasan”

Pada tanggal 30 September 1948, TNI di bantu Polisi dan Rakyat berhasil menguasai kembali kota Madiun dari tangan PKI dan menembak mati Moeso, sedangkan Amir Syarifudin dan tokoh – tokoh lainnya yang juga terlibat di dalam pemberontakan tersebut berhasil di tangkap untuk di jatuhi hukuman mati.

IV. Terjadinya G30S/PKI

Seperti tidak ada selesainya, tahun 1950 PKI kembali berhasil mengorganisir  kekuatannya selama bergerak di bawah tanah secara rahasia, PKI kemudian kembali muncul  kepermukaan dengan kekuatan barunya yang di pimpin oleh DN. Aidit. Selama masa pengembaraannya di tahun 50’an PKI berhasil mendekati dan lengambil hati Presiden RI Soekarno bahkan menjadi salah satu kekuatan Soekarno berdampingan dengan TNI. Namun sikap PKI masih tetaplah sama dan tidak berubah yaitu berambisi menguasai pemerintahan Indonesia dan merubah ideologinya menjadi komunis. Upaya ini diketahui oleh TNI yang sejak awal memang sudah tidak suka dan menaruh curiga terhadap PKI yang cenderung ugal-ugalan demi memaksakan pemikirannya kepada bangsa Indonesia dan tidak segan melakukan penghasutan, penyerobotan, adu domba, penculikan sampai dengan pembunuhan. Apalagi di tahun 1948 PKI sudah pernah memberontak dan melakukan pembunuhan di beberapa daerah yang tentunya menjadi catatan hitam di mata TNI.

Memasuki tahun 1965 dimana kedekatan Soekarno dengan PKI membuat PKI semakin percaya diri untuk melakukan aktifitas propagandanya termasuk menantang secara terang – terangan TNI meski hanya sekedar show of force saat rombongan massa PKI melintasi kesatuan – kesatuan TNI.

Puncak dari petualangan PKI adalah penculikan dan pembunuhan pimpinan TNI AD melalui Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). PKI menculik para pimpinan AD dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno dan menuduhnya sebagai Dewan Jenderal yang hendak melakukan Kudeta. Kejadian tersebut terjadi saat Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia yang hendak membentuk Negara Federasi Malaysia. Belakangan diketahui, ide konfrontasi Indonesia – Malaysia adalah gagasan dari pihak PKI demi ambisi besarnya dengan memanfaatkan kemarahan Soekarno yang terlanjur marah akibat tindakan Perdana menteri Malaysia yang di paksa oleh pemuda Malaysia untuk merobek foto Sukarno dan menginjak lambang burung Garuda. AD yang saat itu tidak mendukung konfrontasi sepenuhnya melawan Malaysia yang di dukung oleh Inggris dan Australia karena khawatir akan berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yang saat itu masih mengalami inflasi serta kerusakan ekonomi yang parah, sehingga AD hanya mengerahkan setengah dari kekuatannya. Apalagi didalam tubuh AD sendiri juga terindikasi kuat adanya prajurit yang sudah terpengaruh hasutan PKI dibawah pimpinan Letkol Untung. Saat militer Indonesia redang berkonfrontasi dengan Malaysia, PKI kembali lagi melakukan pengkhianatan seperti di tahun 1946 saat Indonesia sedang melawan Belanda. PKI dengan segala fitnahnya menuduh jenderal TNI AD berencana melakukan kudeta serta menculiknya untuk dibunuh. G30S yang di prakarsai PKI di Jakarta kemudian di ikuti oleh perwakilan – perwakilan (Biro) PKI di daerah beserta simpatisannya dengan membunuh penduduk yang tidak sepaham dengan pemikiran mereka.

Mayjen Soeharto yang pada waktu itu menjabat sebagai Pangkostrad mendengar hal tersebut kemudian mengambil tindakan cepat guna mencegah semakin luasnya pengaruh PKI yang telah banyak menimbulkan korban. Dengan dibantu oleh kekuatan rakyat yang terdiri dari elemen mahasiswa, ormas, banser dan lain sebagainya Pangkostrad melakukan sapu bersih terhadap PKI dan simpatisannya.  Mereka yang tidak terima keluarganya menjadi korban pembunuhan sadis yang di lakukan oleh PKI kemudian ikut memanfaatkan moment tersebut untuk balik membunuh para pengikut PKI sebagai aksi balas dendam. Tanggal 12 Maret 1966 atas desakan seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa dengan disertai adanya TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat) yang isinya 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur – unsur 30 September, 3. Turunkan harga, memaksa pemerintah membubarkan PKI dan melarang segala aktifitasnya lewat penerbitan TAP MPRS RI No.XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI.

V. Munculnya KGB dan Simpatisannya di Era Reformasi

Sejak di gulirkannya Reformasi tahun 1998, banyak pihak yang meyakini bahwa di balik peristiwa tersebut yang paling banyak berperan adalah orang – orang eks-PKI. Mereka melakukan penggalangan kemudian menunggangi aksi tersebut dengan menyuarakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertujuan untuk memperlebar ruang gerak mereka dimana selama di bawah kekuasaan orde baru mereka tidak mampu bergerak dengan leluasa, selain itu adanya UU No 11 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi juga menjadi ganjalan bagi mereka.

Kehadiran orang – orang yang ingin menghidupkan kembali paham komunis di era sekarang ini juga tidak jauh dari pengaruh serta usaha mereka yang kerap di ketahui melakukan aksi penggalangan baik dari golongan akademisi, buruh, tani, kelompok frustasi dan masyarakat kelas bawah. Cara merekapun juga sudah berevolusi menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini dan organisasinya tanpa bentuk sehingga mereka di sebut sebagai Komunis Gaya Baru (KGB). Isu yang kerap di usungnya yaitu Demokrasi, HAM, Supremasi Sipil, Otonomi Daerah, Pilkada, PHK, Pertanahan dan lain sebagainya.

Indikasi terlibatnya KGB ini saat reformasi 1998 dapat dilihat dari adanya tuntutan untuk mencabut TAP MPRS No XXV/1966 Tentang Larangan Partai Komunis Indonesia, adanya tuntutan hak politik bagi Tapol dan Napol dan adanya orasi untuk menghapus Komando Teritorial (Koter). Kemudian pada tahun 2004 muncul sebuah buku berjudul “Aku Bangga Jadi Anak PKI” karya Tjiptaning y`ng berprofesi sebagai Dokter yang akhirnya buku tersebut di musnahkan oleh Kejaksaan Agung lewat instruksinya No INS-003/A/JA/03/2007.

Baru ini, sebuah media nasional bernama Sindo News pada tanggal 15 Desember 2012 memuat berita tentang  ungkapan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Hardiono Saroso  yang diberi judul “PKI Kembali Muncul di Jateng dan DIY” dimana isi daripada berita tersebut adalah tentang aktiftas KGB yang saat ini sudah berani melakukan kegiatan secara terang – terangan dengan dalih  “meluruskan” sejarah.

VI. Kontroversi

Seperti yang kita ketahui bahwasannya saat ini peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965 telah di jadikan kontroversi oleh sebagian pihak khususnya oleh eks-PKI. Berikut perihal yang di kontroversikan :

1. Peristiwa G30S/PKI didalangi oleh Soeharto untuk naik ke tampuk kekuasaan bekerja sama dengan CIA (Central Inteligent America) untuk membendung pengaruh komunis yang konon mengkhawatirkan Amerika. Bukti tersebut ada dari ditemukannya dokumen Gilchrist yang mengatakan “Army our local friend”

2. PKI menyatakan tidak terlibat dalam G30S/PKI tapi menjadi korban “pembersihan” yang di lakukan oleh Soeharto bersama militernya di bantu masyarakat.

3. Soeharto merestui tindakan PKI dengan tidak melakukan pencegahan setelah beberapa jam di beritahu oleh Kolonel Latief di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta terkait akan diadakannya penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal AD.

Sanggahan : 

1. Sejak adanya pengakuan Ladislav Bittmann seorang agen dinas rahasia Cekoslovakia yang mendapat permintaan dari KGB dinas rahasia Uni Soviet untuk melakukan disinformasi (penyesatan informasi) agar Angkatan Darat mendapatkan tuduhan tengah bersekongkol dengan pihak amerika baik dari masyarakat maupun Sukarno.adanya pengakuan tersebut telah mematahkan tuduhan keterlibatan Angkatan Darat dengan Amerika dalam peristiwa G30S. Sebaliknya dalam tulisan Masrshall Green Mantan Duta Besar AS untuk Indonesia dalam bukunya yang berjudul “Dari Soekarno ke Soeharto” menggambarkan kebingungan AS saat terjadi Kup di Indonesia di mana peristiwa tersebut di luar kemampuan AS sehingga hanya mengambil sikap netral dan tidak ingin ikut campur demi perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Selain itu pihak AS hanya mengumpulkan fakta – fakta dari peristiwa G30S.

“… kejadian tanggal 1 Oktober 1965 merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi kami. Sungguh kejadian itu mengagetkan setiap orang yang tidak mengetahui rencana yang hendak dilakukan mereka (PKI).”

“Kedutaan Besar dan Washington sepakat sepenuhnya bahwa Amerika Serikat jangan terlibat dalam peristiwa ini. Kejadian – kejadian di Indonesia jauh di seberang jangkauan kemampuan kami untuk mengawasinya…”

2. Apabila PKI menyatakan tidak terlibat dalam peristiwa G30S/PKI tentunya harus didasari bukti – bukti ketidak terlibatannya, sebaliknya dalam peristiwa tersebut banyak di jumpai bukti kuat bahwa PKI terlibat di baliknya dan sebagai dalang pembunuhan Jenderal TNI AD. Hal ini dapat di buktikan dari Pengakuan DN Aidit Ketua CC PKI dalam verbalnya paska tertangkap oleh satuan Brigade IV Kodam VII/Diponegoro pimpinan Kolonel Yasir Hadibroto di wilayah jawa tengah.

“Saya adalah satu-satunya yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S yang gagal dan yang didukung oleh anggota – anggota PKI yang lain, dan organisasi – organisasi massa di bawah PKI. Sebagai di ketahui saya mengerjakan rencana untuk menghimpun kekuatan komunis di jawa tengah…”

Selain itu adanya penuturan Kolonel Latief terkait pembunuhan para jenderal AD mengatakan bahwa Syam Kamaruzaman yang saat itu menjabat sebagai Ketua Biro Khusus PKI telah menginstruksikan untuk melakukan pembunuhan tersebut :

“sebenarnya dalam perundingan tidak ada rencana untuk membunuh para jenderal. Tapi dalam pelaksanaan lain jadinya. Mula – mula kita sepakati para jenderal itu untuk di hadapkan kepada Presiden/Pangti bung karno di istana. Pelaksanaannya oleh resimen “cakrabirawa” yang di komandoi oleh letkol. Untung, komando pelaksanaan oleh letda arif. Saya dan brigjen. Suparjo kaget “kenapa sampai mati?” Tanya pak pardjo. Letda arif menjawab bahwa syam menginstruksikan bila mengalami kesulitan menghadapi para “jenderal” diambil hidup atau mati. Mereka melaksanakan perintah syam karena mereka tahu bahwa syam duduk dalam pemimpin intel “cakrabirawa”

Kemudian dari percakapan antara Syam Kamaruzaman dengan John Lumeng Kewas Mantan Ketua GMNI yang sama – sama menjadi tahanan ORBA dan satu lokasi dengan Syam dapat di ketahui keterlibatan PKI dalam G30S. Percakapan tersebut pernah di muat di majalah Detak edisi khusus 29 september 1998.

“ketika berada di luar sel, saya bertemu dengan syam. Dalam kesempatan itu saya menanyakan mengapa PKI melakukan pemberontakan pada 30 september 1965. Dengan hati – hati dia mengatakan, “bung john perlu tahu, bahwa memang PKI berniat meng-kup bung karno”, saya Tanya apa alasannya, dia menjawab “bung karno memimpin revolusi itu secara plin plan”. Dalam pembicaraan yang singkat itu, syam tidak menyebut keterlibatan soeharto. Saya tidak mau terlibat lebih jauh. Terus terang saja situasi waktu itu tidak memungkinkan”

3.    Mengenai pertemuan Kolonel Latief dan Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta, secara logika tentu hal yang sangat tidak masuk akal dan bisa di katakan sebagai tindakan bodoh serta sembrono apabila sebuah operasi yang memiliki tingkat kerahasiaan sangat tinggi di bocorkan begitu saja oleh Kolonel Latief kepada Soeharto yang pada waktu itu masih berpangkat Letjen. Bagi soeharto waktu beberapa jam sebelum pelaksanaan G30S masih terbilang cukup untuk melakukan antisipasi dan tindakan pencegahan. Selain itu pertemuan antara keduanya juga tidak ada saksi mata sehingga tidak dapat di buktikan kebenarannya baik itu dari pihak Kolonel Latief maupun Soeharto.

Jadi jelaslah sudah bahwa dari beberapa keterangan – keterangan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa PKI berada di balik peristiwa G30S/PKI. Terkait keterlibatan Soeharto juga tidak ada bukti – bukt yang kuat sehingga di ragukan. Selain itu tidak ada keterlibatan AS dalam peristiwa G30S/PKI karena saat kejadian pihak kedutaan AS untuk Indonesia tidak menyangka dengan peristiwa tersebut.

VII. Eks-PKI Menuntut Permintaan Maaf Pemerintah

Ada yang aneh apabila kita mencoba untuk menelisiknya lebih jauh, tentang posisi mereka yang menempatkan diri sebagai korban 65 kemudian menuntut pemerintah untuk meminta maaf secara resmi. Keanehan tersebut adalah sudahkah mereka melakukan hal yang sama meminta maaf kepada seluruh korban-korban mereka di masa lalu secara terbuka dan resmi ? Bukankah siapa yang memulai maka dia pula yang harus mengakhiri. Apabila ingin membangun suatu hubungan yang lebih baik serta bersifat konstruktif demi kepentingan bersama maka tidak ada salahnya kita berbuat gentle.

Mengenai adanya pihak yang merasa di“komunis”kan saat terjadi pembersihan pada masa itu serta tidak adanya pengadilan yang menjatuhkan vonis bisa dikatakan hal tersebut adalah dampak luas dari sebuah aksi massa yang terefleksi akibat adanya sakit hati yang terakumulasi dimana dulunya mereka juga telah di perlakukan sama yaitu dimana sebagian anggota keluarganya menjadi korban eksekusi tanpa ada pengadilan oleh PKI.

VIII. Kesimpulan

1. Melihat bagaimana sepak terjang para petualang komunisme yang berdiri dan masuk Indonesia sejak tahun 1914 sampai dengan 1965 sudah cukup memberikan kita gambaran dan bukti bahwasannya keberadaan ideologi komunis adalah ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dimana dalam implementasinya kerap di warnai  suatu unsur pemaksaan yang tak jarang sering menimbulkan gesekan sosial dalam penegakannya dan mengarah pada perpecahan.

Di Cina sendiri dan Rusia, ideologi komunis sudah masuk kategori tidak laku sehingga mereka perlu mencari pengganti alternatifnya yang dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi kepentingan besar mereka khususnya bagi ketahanan ekonomi negaranya. Cina misalnya, keberhasilan ekonominya yang begitu membumbung tinggi hingga mampu menjadi Negara yang memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia dikarenakan Cina sudah mulai beralih ke system kapitalis.

2. Meski PKI telah di bubarkan dan partainya telah terlarang hidup di negeri ini akan tetapi ideologinya (komunis) tidak akan pernah mati sehingga bangsa Indonesia harus tetap waspada dan tidak boleh lengah. Sebagai bukti kekekalannya adalah saat ini masih ditemui adanya kelompok yang berusaha menghidupkan kembali ideologi komunis meski penciptanya seperti Karl Marx, Lenin dan Mao tse tung telah lama mati

3. Adanya tuntutan permintaan maaf pemerintah dari kelompok yang mengaku sebagai korban 65 tentulah sangat tidak masuk akal dimana nantinya paska permintaan maaf pemerintah akan diwajibkan memberi uang ganti rugi sebesar 1 milyar per kepala keluarga (KK). Lantas bagaimana dengan nasib mereka (korban PKI) yang pernah menjadi korban pembunuhan PKI di masa lalu ? Selain itu yang meletuskan tragedi 65 adalah mereka (PKI) sendiri bukan pemerintah.

4. Pemerintah atas nama kemanusiaan tidak seharusnya mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 Tentang Partai Komunis Indonesia yang akan memberikan ruang bagi paham komunis untuk bangkit dan menyebarnya kembali ajaran Karl Marxis, Lenin dan Mao yang berpotensi menciptakan suatu konflik horisontal di tengah masyarakat seperti yang sudah pernah terjadi pada tahun 1924, 1948 dan 1965.

5. Secara umum bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sekali perbedaan, dilain sisi itu bisa di katakan suatu kelebihan dan kekayaan bangsa namun disisi lain perbedaan tersebut dapat berubah menjadi buah permasalahan apabila tidak mampu di kelola dengan baik. Ideologi Pancasila sudah terbukti ampuh menyatukan semua perbedaan tersebut, dari sejak pertama kali di lahirkannya pada tanggal 1 Juni 1945 sampai dengan saat ini beberapa point yang terkandung didalam Pancasila telah berkali – kali berhasil menyatukan pihak yang bertikai sehingga Pancasila dapat di terima oleh masyarakat luas. Berbeda dengan Komunis yang sejak awal masuknya di Indonesia sudah di warnai dengan kekerasan serta pemaksaan sehingga hal ini sangat kontras sekali dan tentu saling bertentangan.

6. Kita sebagai bangsa yang besar dan bersatu, harus bisa semaksimal mungkin menjauhi yang namanya perpecahan, perselisihan dan pertikaian yang dapat mengarah pada disintegrasi. Jangan sampai hanya demi ego kita harus mengorbankan kemerdekaan yang sudah kita raih dengan susah payah hingga akhirnya hancur berantakan.

Referensi:

1.  Buku “Mewaspadai Pengkhianatan Partai Komunis” karya Pusat Sejarah Angkatan Darat

2.  Buku “Mengapa G30S/PKI Gagal?” karya Mayjen (Purn) Samsudin

3.  Buku “Kudeta 1 Oktober1965 : Sebuah Studi Tentang Konspirasi” karya Victor M. Fic

4. Prolog G30S 1965: Asal-Usul Dokumen Gilchrist: Permainan Intelijen Cekoslowakia Berdasarkan Pengakuan Ladislav Bittmann 

5.  http://www.anneahira.com/proses-peralihan-kekuasaan-politik-setelah-peristiwa-g30s-pki.htm

6.  http://hsoedarsono.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

7.  http://widhisejarahblog.blogspot.com/2011_10_01_archive.html

8.  http://m.sindonews.com/read/2012/12/15/22/697885/pki-mulai-muncul-di-jateng-diy