Kekuatan TNI : Dilema Sang Penjaga Negara (Bagian 2)

Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita

jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan parjurit yang mudah dibelokkan haluannya, kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa

dan sedia berkorban bagi Bangsa dan Negara.

[Amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman di Jogjakarta, 5 Oktober 1949]

 

Pendahuluan

Sebagaimana telah dibahas di tulisan yang pertama, kekuatan Militer Indonesia saat ini secara kuantitas memang terbesar namun secara kualitas masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain dikawasan. Kondisi ini tentunya berpengaruh pada profesionalisme prajurit TNI sebagai awak (brainware) pertahanan dihadapkan pada tantangan pertahanan yang sangat komplek saat ini, yang bukan saja berupa ancaman militer namun juga ancaman nir militer, sehingga dibutuhkan kekuatan militer yang bukan hanya besar secara kuantitas jumlah, namun juga dilengkapi dengan persenjataan (Alat Utama Sistem Senjata) yang memadai, mencukupi dan modern sehingga mempunyai daya gentar (deterrent effect) yang cukup dikawasan.

Pernah Menjadi yang Terbesar Di Bumi Bagian Selatan

Sebelum dikeluarkannya maklumat yang kemudian dikenal dengan “TRIKORA” oleh Presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961 sebagai jawaban atas berlarutnya konflik dan rencana pembentukan Negara boneka Belanda di Papua, pemerintah Indonesia setahun sebelumnya sudah merencanakan membangun sebuah kekuatan militer yang besar dan kuat serta modern di saat itu untuk mendukung diplomasi dalam merebut Irian Barat. Sejarah mencatat bagaimana presiden Soekarno mencari dukungan dari Amerika Serikat untuk membangun kekuatan Angkatan Perang namun ditolak, bahkan Amerika Serikat telah menggunakan pasal 73e Piagam PBB untuk mendukung strategi politik Belanda untuk mendirikan Negara Boneka di Papua[1], kemudian pada bulan Desember tahun 1960 Jenderal A.H. Nasution diperintahkan oleh Presiden Sukarno untuk pergi ke Moskwa, Uni Soviet dan berhasil mengadakan perjanjian jual-beli persenjataan senilai kurang lebih 2,5 miliar dollar meliputi[2]: 41 Helikopter MI-4, 9 Helikopter MI-6, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17 ,10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim (lengkap dgn rudal AS-1 Kennel), 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan Avia-14 (varian lansiran Cekoslovakia), 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12 B, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, 66 kendaraan amfibi BTR-50, 50 Tank Ringan PT-76 untuk Korps Marinir, ribuan senapan serbu AK-47, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov yang kemudian dikenal sebagai KRI IRIAN yang merupakan kapal perang terbesar yang pernah dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Dengan persenjataan sebanyak itu, militer indonesia saat itu menjelma menjadi kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan, karena saat itu yang mempunyai armada sebesar dan selengkap itu tidaklah banyak. Bahkan untuk pesawat pembom strategis misalnya, Indonesia menjadi salah satu dari hanya empat Negara di dunia yang mengoperasikannya selain Amerika Serikat, Uni Sovyet dan Inggris.

KRI Irian (Sumber: http://www.indonesiamatters.com)

Kapal Selam Kelas Whiskey (Sumber: Istimewa)

Pesawat Pembom Strategis TU-16 KS (Sumber: Istimewa)

Dari gambaran diatas kita dapat mengambil pelajaran bahwa kewibawaan dan posisi tawar suatu negara ditentukan salah satunya oleh kekuatan militer yang dimilikinya. Dengan alutsista yang mempunyai (deterrent effect) yang cukup, maka selain sebagai penjaga kedaulatan, namun kekuatan tersebut juga dapat mendukung diplomasi yang dilakukan para diplomat dan politisi untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

Kebutuhan VS Trauma Menjadi Alat Kekuasaan

Setiap Negara di dunia membangun kekuatan militernya dengan tujuan agar kekuatan tersebut dapat membentengi dan melindungi kepentingan Negara tersebut dari gangguan, ancaman dan hambatan yang dapat merugikan. Kita dapat melihat bagaimana Negara-negara maju membangun kekuatan militernya untuk mendukung posisi tawar (bargaining position) baik dalam ber-diplomasi maupun untuk kepentingan ekonominya. Kita dapat mengambil contoh bagaimana Amerika Serikat yang saat ini merupakan Negara dengan kekuatan militer terkuat dimuka bumi menggelar kekuatannya hampir kesegala penjuru dunia untuk menunjukan dominasinya sebagai Negara adi kuasa. Bahkan, mereka menyebut pergelaran kekuatan kapal induknya sebagai 90000 tons of diplomacy untuk menunjukan kekuatan militer mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa kekuatan militer yang kuat dan modern merupakan kebutuhan yang bukan berlebihan untuk sebuah Negara berdaulat.

Poster 90,000 tons of diplomacy (Sumber: http://canitbesaturdaynow.com)

Untuk Indonesia, kebutuhan akan militer yang kuat tersebut sesungguhnya sangatlah dibutuhkan mengingat Negara ini merupakan Negara kepulauan yang besar yang dihuni oleh penduduk yang sangat beragam. Namun, pembangunan kekuatan militer Indonesia masih menjadi perdebatan dikarenakan disatu sisi memang merupakan kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan Bangsa, namun disisi lain ada ketakutan dari sebagian pihak yang masih trauma bahwa kekuatan tersebut akan disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan seperti pada Era Orde Baru yang lalu. Ini terlihat dari keterlambatan pembeharuan (upgrade) Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) yang dimiliki oleh TNI pasca reformasi 1998, sehingga bukan berlebihan jika banyak yang menganggap bahwa militer Indonesia saat ini merupakan macan asia yang ompong yang jangankan untuk memberi sinyal deterrence effect kepada Negara lain, untuk menjaga kedaualatan yuridiksi nasional saja masih terbatas kemampuannya, ditandai dengan masih maraknya pelanggaran wilayah, baik oleh pesawat asing maupun pencurian hasil kekayaan laut Indonesia oleh nelayan asing.

Meniti Modernisasi

Sejak krisis moneter yang menerpa dan menjungkirbalikan Indonesia pada tahun 1998, agenda utama yang menjadi focus pemerintah adalah melakukan pemulihan ekonomi (economic recovery) dan menjadikan agenda pertahanan menjadi urutan yang entah ke sekian dalam prioritas pemerintah. Kondisi ini membuat kekuatan TNI terus mengalami degradasi seiring dengan makin menuanya Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) yang dimiliki, dan dukungan sparepart yang semakin menipis. Kondisi ini diperparah dengan diberlakukannya embargo militer oleh Amerika Serikat yang merupakan salah satu supplier terbesar Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) yang dioperasionalkan oleh TNI sebagai buntut tuduhan pelanggaran HAM militer Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999. Masa-masa itu merupakan masa sulit bagi militer Indonesia yang mencoba menata diri kembali sesuai amanat reformasi 1998. Upaya modernisasi mulai terdengar di tahun 2003 yang dikenal sebagai Minimum Essential Force (MEF)[3].
Istilah MEF diperkenalkan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003 halaman 78 yang mencantumkan kata-kata “kekuatan minimum yang diperlukan” atau minimum required essential forces. Namun istilah tersebut hanya digunakan dilingkup Departemen Pertahanan dan belum menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Baru pada tahun 2007, melalui UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 bab III tentang pertahanan menyebutkan “Pembangunan kekuatan pertahanan melampaui kekuatan essential minimum” dan pada tahun 2008 pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk membangun kekuatan pertahanan Negara dengan memasukan istilah kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.7/2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Minimum Essential Forces merupakan salah satu tonggak upaya modernisasi kekuatan TNI yang direncanakan berdasarkan pada Capability Based, Threat Based dan Flash Point[4].

1. Capability based planning adalah perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan aset Negara yang dimiliki.
   
2. Threat based planning adalah perencanaan pembangunan kekuatan yang didasarkan pada pendekatan prediksi ancaman yang dihadapi dan perhitungan kebutuhan kekuatan dengan mempertimbangkan kekuatan musuh yang akan dihadapi.
   
3. Flash Point adalah perencanaan pembangunan kekuatan secara selektif dan berdasarkan bagian dari wilayah Indonesia yang diidentifikasi sebagai daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman.
   

Beberapa moderisasi sudah dilakukan oleh TNI untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan militer dikawasan, diantaranya adalah keputusan mengakusisi pesawat tempur Sukhoi Su-27SKM dan Su-30MK2 dari Rusia sebagai alternatif sumber Alutsista TNI Angkatan Udara selain dari Amerika Serikat dan Negara-negara barat pasca embargo militer 1999.

Selain sukhoi, TNI Angkatan Udara mengadakan pesawat latih KT-1 Wongbee, T-50 Lead-In Fighter Trainer (LIFT) dari Korea Selatan, pesawat angkut sedang C-295 dari spanyol dan rudal Man-Portable Air-Defense Systems (MANPADS) QW-3 untuk Korps Paskhas dari China, rencana produksi pesawat bersama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam program KFX/IFX, CN-235 dan helikopter dan terakhir hibah 24 unit pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat pasca dibukanya embargo militer Indonesia tahun 2005. Untuk TNI Angkatan Laut, pembelian 4 unit kapal perang korvet sigma dari Belanda, 4 Landing Platform Dock (LPD) (dua dibuat di Indonesia), hibah kendaraan pendarat LVT-7 untuk Korps Marinir dan 3 Unit kapal selam changbogo class dari Korea Selatan, BMP-3 F untuk Korps Marinir dan Rudal Yakhont dari Rusia, Rudal C-802 dan 705 dari China serta beberapa kapal cepat rudal (KCR) produksi galangan dalam negeri. Untuk TNI Angkatan Darat, pembelian helicopter Mi-17 dan Mi-35P dari Rusia, Meriam 23 mm/Giant Bow dari China, Meriam Grom Composite dari Polandia, ratusan panser Anoa produksi PT PINDAD, helicopter NBO 105 dan Bell 412 buatan PT. Dirgantara Indonesia, meriam 155 mm/Caesar dari Perancis, Multiple Launch Rocket System (MLRS) Astros II dari Brazil, dan yang terakhir dan masih hangat adalah Tank Leopard 2 dari Jerman.

Namun, jika dibandingkan dengan kekuatan era 1960-an, MEF jelas belum mampu mengembalikan kejayaan kekuatan TNI, karena yang dibangun sekarang merupakan upaya mengejar ketertinggalan, dan sudah lama dibangun oleh Negara-negara lain dikawasan serta bukan merupakan lompatan penguasaan teknologi perang seperti era 1960-an dimana kekuatan TNI jauh diatas kemampuan militer Australian bahkan China.

Dilema Anggaran Pertahanan

Selain masalah ketertinggalan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA), pembangunan kekuatan militer Indonesia juga terbentur oleh masalah anggaran yang belum mampu dipenuhi oleh anggaran pertahanan yang disediakan pemerintah. Anggaran pertahanan yang ideal menurut Kementerian Pertahanan, untuk tingkat ideal adalah 5% dari produk domestik bruto (PDB), tingkat wajar adalah 3%, dan tingkat minimal adalah 2%. Namun, jika kita melihat kenyataannya adalah anggaran belanja pertahanan Indonesia masih berada jauh dari ideal, tahun 2006 anggaran pertahanan baru mencapai 0,7% dari PDB, tahun 2007 hanya sebesar 0,8% dari, tahun 2011 hanya sebesar 0,9% dari PDB dan tahun 2012 hanya sebesar 0,824% dari PDB. Jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya adalah 1.5-2% dari PDB, maka terlihat bahwa anggaran pertahanan Indonesia jauh tertinggal dari Negara lain dikawasan. Kondisi ini dikarenakan kebijakan pembangunan pemerintah masih berorientasi pada sektor ekonomi, pendidikan, politik, pelayanan umum, ketertiban, dan keamanan, namun belum memberikan prioritas yang proporsional pada sektor pertahanan, sehingga Negara tetap dituntut memenuhi anggaran pertahanan tersebut untuk membentuk postur TNI yang baik yang tentunya tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

Profil perbandingan anggaran pertahanan Indonesia dengan Negara di asia pasifik

Tahun 2000-2010 (Sumber : http://milexdata.sipri.org)[5]

Profil anggaran pertahanan Indonesia 1988-2010 (Sumber : http://milexdata.sipri.org)

Profil Perjalanan anggaran pertahanan Indonesia[6]

Selain masalah besaran anggaran, dilema lain tentang anggaran pertahanan adalah pada besaran alokasi pembagian anggaran. Jika kita melihat APBN Tahun 2012, total anggaran pertahanan mencapai 72.538,5 triliun rupiah[7] dan merupakan anggaran terbesar dibandingkan kementrian/lembaga Negara yang lain. namun jika ditinjau lebih lanjut secara rinci, anggaran tersebut terdiri dari anggaran pegawai sebesar 50-60%, untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan Alutsista dalam belanja modal sebesar 15-25% dan untuk belanja barang yang berfungsi untuk memelihara dan mengoperasikan eksisting Alutsista sebesar 25%[8]. Berdasarkan data tersebut, maka hanya maksimal 25% atau sekitar 18.134,63 triliun rupiah dari total anggaran yang dipergunakan untuk membangun postur kekuatan militer Indonesia.

Tabel alokasi anggaran alutsiswa terhadap anggaran pertahanan

Penutup

1. Negara yang besar pasti dijaga oleh angkatan perang yang professional, kuat, modern dan disegani, angkatan perang tersebut hanya akan terwujud jika didukung oleh ekonomi yang kokoh sehingga mampu mendukung pembangunan postur kekuatan yang sesuai, ekonomi yang kokoh hanya akan bisa terwujud jika semua warga bangsa sadar akan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, kenyamanan hidup di masyarakat dengan menjauhkan dari segala macam urusan yang merugikan dan menyedot energi Bangsa dan Negara.
   
2. “…..Kami tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama Negara.” Begitulah amanat yang disampaikan Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menunjukan bahwa kekuatan militer merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga Negara tetap dituntut memenuhi anggaran pertahanan yang memadai untuk menciptakan kekuatan TNI sesuai amanat UU No 34 tahun 2004 tentang TNI yang tentunya tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
   

 

Referensi:

^[1]http://hankam.kompasiana.com/2011/12/19/mengenang-50-tahun-operasi-trikora

^[2]http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Trikora

^[3]https://wastumconda.wordpress.com/2010/07/08/37/

^[4] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama, hal 5

^[5] http://milexdata.sipri.org

^[6] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama, hal 11

^[7] Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara Perubahan Tahun anggaran 2012

^[8] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama, hal 29